. Semangat BPJS Kesehatan melenceng dari fungsinya sesuai dengan amanat konstitusi, di mana seharusnya sebagai badan jaminan sosial dari negara kepada rakyat, justru saat ini bersifat komersil dengan mencari banyak keuntungan dengan memanfaatkan biaya dari masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/8).
“Dalam konteks ini pemerintah harus menganggap sebagai kondisi darurat," ujarnya.
Komisi XI DPR RI berencana memanggil
stakeholder di antaranya BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Keuangan (Menkeu) usai masa reses.
Pemanggilan ini terkait sikap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membebankan pasien dari sisi pembiayaan.
BPJS kesehatan saat ini memiliki klaim hampir senilai Rp 80 triliun dengan jumlah peserta sebanyak 193 juta orang, sementara pemasukan hanya sebesar Rp 71 triliun.
Artinya ada defisit sebesar Rp 9 triliun yang harus ditanggung pemerintah. Namun selama ini, masyarakat dan pihak rumah sakit secara langsung menjadi korban guna menutupi defisit anggaran BPJS Kesehatan tersebut.
[jto]
