. Guna mendapatkan personel terbaik, Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Kepolisian memiliki tolok ukur yang jelas. Hanya kader-kader polisi terbaik yang mendapatkan posisi vital dan strategis.
Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/8).
“SMK Kepolisian ini sangat diperlukan untuk mengukur kinerja anggota Polisi secara fair. Dengan adanya tolok ukur yang jelas, hanya kader-kader polisi terbaik yang bisa mendapatkan posisi vital dan strategis,†katanya.
Menurut Neta, selama ini sistem pengkaderan di institusi Korps Bhayangkara ini tidak jelas, transparan dan konsisten. Situasi tersebut, kata Neta diperparah dengan tidak adanya audit terhadap kinerja maupun kualitas anggota Kepolisian.
“Akibatnya, jumlah Jenderal di Polri membeludak tanpa jelas fungsi dan perannya,†urainya.
Selain itu, jumlah Perwira Menengah (Pamen) di Kepolisian saat ini meledak. Hingga mereka lebih fokus untuk bisa sekolah dan bisa mendapatkan jabatan.
Ketika mereka konsentrasi memikirkan lobi-lobi untuk bisa sekolah dan mendapatkan jabatan otomatis mereka tidak memikirkan masyarakat yang harus diayominya dan tidak memikirkan peningkatan kinerja profesional kepolisian.
“Jika SMK dimaksimalkan diharapkan budaya di kepolisian berubah. Anggota polri akan meningkatkan kualitas kinerjanya ketimbang sibuk melakukan lobi-lobi untuk mendapatkan 'matahari' yang bisa menjadi pelindung dan menjaga karir serta jabatannya,†pungkas Neta.
Namun biasanya, Neta menambahkan, setiap konsep dan program yang bagus di Kepolisian hanya dijadikan pencitraan dan tidak diterapkan sepenuh hati, selalu ada toleransi tingkat tinggi untuk mengeliminasi program-program bagus.
Akibatnya, Kepolisian kembali terjebak dalam lingkaran setan yakni hanya orang-orang dekat yang bisa mendapat posisi terbaik.
“Sementara kader terbaik yang tidak masuk orbit matahari harus pasrah terlempar,†demikian Neta.
[jto]
