Berita

Ferry Juliantono/Net

Politik

Gandeng Demokrat, Gerindra Dinilai Berteman Dengan Neolib

RABU, 01 AGUSTUS 2018 | 20:27 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kedekatan Partai Gerindra dengan Partai Demokrat dinilai memiliki latarbelakang yang berbeda.

Kebijakan Gerindra yang memperjuangkan platform ekonomi kerakyatan berdasarkan Pasal 33 UUD 45 bertolak belakang dengan Demokrat.

Diketahui selama 10 tahun Demokrat memimpin pemerintahan arah ekonomi bangsa menjadi neoliberal. Di sisi lain Gerindra termasuk partai yang saat itu menentang kebijakan pemerintah.


Menanggapi hal ini, Waketum Gerindra Ferry Juliantono menyatakan pihaknya tetap berpegang pada perjuangan Platform ekonomi kerakyatan berdasarkan Pasal 33 UUD 45.

Menurutnya tidak ada yang berubah dari Gerindra meski menggandeng Demokrat di Pilpres 2019.

Bahkan dalam pembicaraan Gerindra dengan Demokrat telah disepakati bahwa jalan ekonomi menitikberatkan pada masyarakat golongan ekonomi rendah dan miskin.

"Itu salah satu yang kita rumuskan,” ujar Ferry di Resto Pulau Dua Senayan, Jakarta, Rabu (1/8).

Lebih lanjut Ferry enggan berspekulasi jika Partai Demokrat saat ini sudah tidak bermahzab neoliberal. Menurutnya, saat ini Demokrat sedang fokus memerangi angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini.

Bagi Ferry mahzab neolib merupakan mahzab ekonomi yang menitikberatkan pada sektor swasta. Sementara berdasarkan Pasal 33 UUD 45, mahzab ekonomi kita tidak demikian.

"Tapi dalam rangka merumuskan kepentingan nasional kita di mana pranata atau institusi kita di nelayan, buruh, dan petani diperlukan peran negara di situ. Itu yang dikehendaki konstitusi kita," pungkasnya. [nes]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya