Berita

Foto/PUPR

Advertorial

Kementerian PUPR Bangun Rumah Khusus Bagi Nelayan Di NTB

SELASA, 31 JULI 2018 | 16:33 WIB | LAPORAN:

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan pembangunan rumah khusus untuk nelayan bertujuan agar nelayan memiliki rumah layak huni dan mengatasi kawasan kumuh di pesisir laut.

"Rumah khusus adalah program Kementerian PUPR yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus, seperti nelayan,  pemukiman kembali korban bencana/pengungsi, guru, tenaga medis, TNI/Polri dan petugas di daerah perbatasan dan pulau terpencil," kata Menteri Basuki di Dompu, NTB, Selasa (31/7).

Sebagai ilustrasi di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian PUPR pada tahun 2017 telah selesai membangun 204 unit rumah khusus nelayan yang tersebar di tiga lokasi yang seluruhnya sudah dihuni.


Lokasi pertama adalah rumah khusus nelayan di Desa Tanjung luar, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 52 unit. Kemudian 100 unit untuk nelayan di Desa Labuhan Jambu, Kabupaten Sumbawa dan 52 unit di Desa Hu’u, Kabupaten Dompu. Total biaya pembangunan 204 rusus tersebut sebesar Rp 33,6 miliar.

Suwaidin (21), salah seorang nelayan di Desa Hu'u mengatakan, sebelumnya menempati rumah dengan satu kamar dari bilik bambu dengan atap yang sudah reot.

"Kami sangat bersyukur mendapat bantuan rumah khusus ini. Untuk mendapat Rusus ini tidak dikenakan biaya apapun, hanya mengumpulkan KTP dan Kartu Keluarga saja. Jaraknya ke laut juga tidak jauh hanya lima menit berjalan kaki," kata Suwaidin yang tinggal bersama istri dan seorang anaknya.

Manfaat rumah khusus juga dirasakan Indah (26). Dia mengatakan kondisi bangunan rusus kokoh serta tersedia fasilitas air minum dan jalan lingkungan.

"Sebelumnya keluarga kami tinggal bersama mertua. Rumahnya tidak layak huni, dindingnya sudah rapuh, tidak bisa untuk bersandar karena khawatir rubuh," kata Indah yang sudah menempati rumah khusus sejak Januari 2018.

Rumah khusus nelayan di Desa Hu'u dibangun sebanyak 52 unit melalui anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan dengan anggaran total Rp 7,45 miliar. Rumah yang dibangun tipe 36 dengan luas tanah 120 m2 dengan pondasi batu kali, dinding bata merah diplester dan cat, atap menggunakan rangka baja ringan dan genteng metal serta lantai keramik.

Masyarakat nelayan Desa Hu’u nyaman tinggal di rusus karena sudah dilengkapi menara air dan jaringan air ke masing-masing rumah, listrik, drainase dan jalan lingkungan berupa paving block.

Direktur Rumah Khusus, Ditjen Penyediaan Perumahan, Christ Robert Marbun, mengatakan bahwa pada tahun 2018, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan rusus di NTB adalah sebesar Rp 17,5 miliar pada tiga lokasi yakni di Kota Bima sebanyak 90 unit yang diperuntukan bagi korban banjir tahun 2016, rusus nelayan di Poto Tano sebanyak 40 unit dan Pulau Kaung sebanyak 50 unit.

Jumlah Rusus yang dibangun di NTB oleh Kementerian PUPR tahun 2016-2018 sebanyak 578 unit dengan total anggaran sebesar Rp 74,4 miliar. (***)

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya