Sesepuh PPDI Minta Aksi Kepung Istana Ditunda

Janji Presiden Joko Widodo untuk mengangkat perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang belum terealisasi sempat membuat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) geram.

Mereka mengancam akan menggelar aksi untuk menagih Jokowi tersebut di Istana. Rencananya, aksi akan digelar di masa pendaftaran calon presiden, yakni pada tanggal 4 hingga 10 Agustus 2018.

Namun demikian, sesepuh PPDI Suhendra Hadi Kuntono mengimbau para perangkat desa untuk menahan diri. Dia menyarankan agar aksi itu ditunda hingga 16 Agustus 2018.

Sebab, di tanggal itu akan ada Nota Keuangan dan Pengantar RAPBN 2019 yang dibacakan Presiden Joko Widodo.

“Jika tidak tercantum nomenklatur peningkatan kesejahteraan perangkat desa dengan menyetarakan penghasilannya sama dengan PNS golongan IIA, silakan menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara, tapi tidak boleh anarkis," kata Suhendra di Jakarta, Selasa (31/7).

Aksi mengepung istana merupakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPDI di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 16 Juli lalu. Rapimnas itu dihadiri ratusan pengurus PPDI kabupaten dan provinsi dari seluruh Indonesia.

“Awal Agustus kita akan gelar aksi di Istana dengan jumlah massa dua kali lipat daripada aksi tahun lalu,” jelas Ketua Umum PPDI Mujito. [ian]