Pembangunan Harus Beri Ruang Nilai Lokal Tumbuh

Masyarakat Indonesia harus terus menghargai keberagaman dan perbedaan, mengukuhkan solidaritas sosial dan daya rekat di antara sesama, dan membangun harmoni sosial dengan memberikan pengakuan terhadap keunikan dan identitas khusus yang melekat pada setiap kelompok berbeda.

Atas alasan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menilai bahwa memberikan penghargaan kepada keberagaman merupakan hal yang penting. Apalagi, seiring berjalannya era desentralisasi dan otonomi daerah, serangkaian persoalan mengemuka seperti sentimen primordial dan identitas kedaerahan.

“Dalam konteks ini, pembangunan, khususnya bidang kebudayaan harus tetap memberi ruang yang cukup bagi tumbuhnya nilai-nilai lokal, pengakuan atas keunikan lokalitas, dan keragaman budaya daerah, yang menemukan saluran artikulasi melalui otonomi dan desentralisasi,” jelasnya saat menjadi pembicara kunci di acara "Harmoni dalam Keberagaman" di Grand Ballroom Hotel Tentrem Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, berbagai keunikan lokal dan identitas kedaerahan harus ditransformasikan menjadi pilar utama dalam menopang bangunan negara bangsa majemuk dalam suatu konsensus nasional dalam wujud NKRI.    

Sejurus dengan itu, dia menjelaskan bahwa mengatakan salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional (RPJMN) 2015 hingga 2019 adalah pembangunan manusia yang tidak hanya melihat manusia sebagai sumberdaya pembangunan tetapi juga sebagai insan yang berkarakter.

“Reformasi mental menjadi salah satu upaya untuk memastikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang lebih baik, yang patuh terhadap hukum, dan memiliki rasa toleransi dalam bermasyarakat dan lingkungan yang majemuk,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (28/7).

Adapun variabel yang digunakan dalam indeks Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) adalah toleransi, gotong royong, dan rasa aman. Ketiga variabel ini memastikan bahwa pembangunan manusia melibatkan kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil.

“Di tingkat provinsi, tercatat DI Yogyakarta menempati posisi tertinggi (0,70), sedangkan terendah adalah Papua (0,51). Hal ini menunjukkan masyarakat Di Yogyakarta konsisten menjaga harmoni dalam keberagaman,” tukasnya. [ian]