Berita

Bisnis

Inalum: Penyelesaian Freeport Harus Penuh Kehati-hatian

JUMAT, 27 JULI 2018 | 10:44 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatangan Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham Freeport dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum.

Kepemilikan Inalum di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51 persen dari semula 9,36 persen.

Dalam sebuah diskusi, Forum Tujuh Tiga (Fortuga) menggelar pembahasan mengenai pembelian saham tersebut yang melibatkan BUMN PT Inalum dengan berbagai polemik serta pro dan kontra yang terjadi.


"Kalau ada yang menyatakan harusnya pemerintah lebih besar lagi dari 51 persen, iya betul karena ini akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia secara keseluruhan, pengaruh PMA sangat besar di Indonesia, jadi bertahap," kata Agus Tjahajana Wirakusumah dari Fortuga, di Jl Cisanggiri IV, Kebayoran Baru, Kamis malam (26/7).

Tahapan-tahapan itu sudah diatur dalam UU Minerba, mengenai Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport.

Dalam aturan itu, diatur soal pembangunan smelter, lingkungan dan sebagainya yang kini masih menyisakan polemik panjang yang kemudian dikaitkan juga dengan divestasi saham Freeport.

Sambung Agus, permasalahan divestasi saham pada kondisi Freeport saat ini di mana banyak pihak yang menganggap seharusnya pemerintah bisa lebih banyak mendapatkan saham Freeport melalui arbitrase diluruskan olehnya.

"Saya dengar di ILC kemarin, ada yang bilang 'mereka kan merusak lingkungan, kita pasti menang di arbitrase'. Nanti dulu mereka kan sewa lawyer juga, kita juga punya lawyer, jadi ujung-ujungnya lawyer dengan lawyer dengan bayaran jutaan dolar," beber Agus yang juga merupakan komisaris Inalum.

Dia mengingatkan bahwa proses itu tidak semudah seperti apa yang dibicarakan, tetapi mengacu kepada peraturan perundangan dan perjanjian Kontrak Karya (KK) selama 50 tahun. Jadi tahapan-tahapan itu perlu dilalui pemerintah yang muaranya tentu kepemilikan penuh.

"Jadi vehicle-nya tetap IUPK sesuai aturan UU. Jadi kehati-hatian kita dalam bicara mengenai Freeoport dipantau oleh sektor lain, karena PMA masih megang peranan besar," pungkas Agus. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya