Berita

Foto/Net

Otomotif

Industri Otomotif Kebut Pemakaian Biodiesel 30 %

Ikuti Arahan Presiden Jokowi
KAMIS, 26 JULI 2018 | 08:51 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Arahan Presiden Jokowi agar penggunaan biodiesel kelapa sawit untuk campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) ditingkatkan jadi 30 persen (B30) direspons cepat oleh industri otomotif. Agen Pemegang Merek (APM) akan segera menggunakan biodiesel 30 persen.

 Anggota Kompartemen Teknologi Lingkungan dan Industri Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indo­nesia (Gaikindo) Ketut Su­ciarta mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah cepat mengimplementasikan penggu­naan B30. Salah satunya adalah meminta APM yang menjadi anggota Gaikindo untuk bisa segera melakukan uji coba.

"Intinya, langkah secepat­nya harus kita ambil. Gaikindo harus segera koordinasi dengan tim teknis melakukan trial-trial memastikan dampaknya (B30) apa. Kalau ada improvement, se­cepat apa kita bisa memperbaiki kondisi yang ada baik dari sisi engine maupun material B30," ujarnya di Jakarta, kemarin.


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin mempercepat penerapan biodiesel dengan campuran kelapa sawit 30 persen yang awalnya ditargetkan 2020, menjadi 2019. Hal ini untuk menghadapi tekanan ekonomi global. Ia mengungkapkan, pihaknya masih butuh kepastian kapan B30 akan terealisasi.

"Ini kan perintah Presiden, mandatori yang harus dijalank­an. Kami sebagai industri butuh penegasan, ini dimajukan (jadi 2019) sudah klir nggak? Kalau klir kan mau tidak mau kalau ganti Presiden kan kita juga harus persiapkan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, B30 merupa­kan campuran dari B0 dan B100, di mana kualitasnya perlu dicek. "B0 itu kan benar-benar BBM murni. Yang 100 itu dari crude palm oil (CPO). Itu kualitasnya juga harus dicek," pungkasnya.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Ap­trindo) Gemilang Tarigan men­gungkapkan, pihaknya sampai saat ini masih belum memasif­kan penggunaan biodiesel.

Pihaknya menunggu sampai mendapatkan jaminan dari pe­merintah terkait skema hingga sinkronisasi antarkementerian lembaga. "Posisi kita memang masih menolak, kecuali ada solusi dari pemerintah untuk implementasi ini. Konsumsi BBM bukan sesuatu yang bisa dihindari. Bisa bertambah, tapi bukannya nanti malah jadi nam­bah emisi," ujar Gemilang.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana mengatakan, percepatan imple­mentasi B30 diperlukan untuk penghematan devisa. "Pertama memang untuk ketahanan en­ergi khususnya bahan bakar. Kita menyadari saat ini impor bahan bakar cukup besar untuk meningkatkan nilai tambah industri hilir kelapa sawit," ujar Dadan.

Kini, Kementerian ESDM terus berusaha melakukan road­test dan kajian tes yang lebih komprehensif sebelum menerap­kan B30. Uji tersebut melibatkan beberapa institusi seperti Insti­tute Teknologi Bandung (ITB), Pertamina, Lemigas, Toyota, Hino, dan tenaga lainnya.

B30 ini diklaim memberikan keuntungan lain seperti peningka­tan harga CPO, penyerapan tenaga kerja, pengurangan emisi, serta meningkatkan pendapatan industri kecil perkebunan kelapa sawit. Namun. campuran B30 sendiri masih memiliki kelemahan, seperti terjadi beberapa penurunan daya hingga tiga persen pada kendaraan dan konsumsi bahan bakar meningkat sekitar dua persen.

"Nah ini mungkin memang salah satu kelemahan biodiesel. Kalau kita lihat dari sisi dampak yang diperoleh, benefit yang didapatkan lebih besar dibanding kelemahannya," tukas Dadan. ***

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya