Berita

Jusuf Kalla/Net

Politik

LIPI: Batas Antara Mengabdi Dan Ambisi Kekuasaan JK Tipis

SELASA, 24 JULI 2018 | 03:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut terlibat sebagai pihak terkait dalam gugatan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diajukan Partai Perindo menuai cibiran.

Analis Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengaku kaget dengan langkah JK mengajukan diri sebagai pihak dirugikan dalam gugatan itu. Sebab, pasal 169 huruf n UU 17/2017 tentang Pemilu yang digugat Perindo sudah sesuai dengan pasal 7 UUD 1945.

“Maaf jika saya katakan, batas antara alasan mengabdi rakyat dan ambisi kekuasaan pun menjadi tipis,” ujarnya dalam akun Twitter @sy_haris.


Kicauan itu sempat mendapat balasan dari jurubicara JK, Husain Abdullah. Kata Husain, JK mengajukan diri karena pernah menjabat wapres sebanyak dua kali dan sedang menjadi obyek perkara. Sehingga, keterlibatan JK dalam gugatan ini diyakininya akan membantu MK dalam proses uji materi dan mencari kepastian hukum.

Menanggapi jawaban Husain tersebut, Syamsuddin Haris dengan tegas menyebut bahwa pasal 7 UUD 1945 yang membatasi kekuasaan presiden dan wapres hanya dua kali masa jabatan tidak perlu dikaji lagi. Sebab, aturan itu sudah terang benderang.

“Yang perlu dikaji justru adalah pikiran dan motif mereka yang hendak menguji pesan konstitusi yang sudah sangat jelas tersebut” jelasnya.

Dalam kasus ini, Syamsuddin mengaku sulit menghindari kecurigaan bahwa JK memang berambisi untuk kembali melenggang di 2019 mendampingi Jokowi.  

“Jadi ada konflik kepentingan jika JK menjadi pihak terkait. Orang-orang sekeliling beliau mestinya mengingatkan,” sambung Syamsuddin.

Senada dengan Syamsuddin Haris, pendiri SMRC, Saiful Mujani menyayangkan JK ikut terlibat dalam gugatan tersebut. Seharusnya, karir politik JK bisa berakhir dengan elegan dengan tidak ikut cawe-cawe dalam gugatan itu. Sebab, JK kini justru mengesankan haus kekuasaan.

“Pemahaman saya UU atau konstitusi jelas nggak bolehkan lebih dua kali di jabatan yang sama. Sayang juga Pak JK harus ikut kutak katik itu,” tukasnya di akun @saiful_mujani. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya