Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kasus-kasus yang terjadi di lembaga pemasyarakatan dan dapat menurunkan elektabilitas Presiden Joko Widodo.
Untuk itu, Jokowi diminta dpaat mengevaluasi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
"Sebaiknya Jokowi mengganti Pak Yasonna. Jadi, justru performance-nya Jokowi menurun akibat tidak diurus dengan baik. Kan ada isu, soal penjara, kedua revisi undang-undang KUHP," ujar peneliti ICW Emerson Yuntho Emerson kepada wartawan, Senin (23/7).
Dia pun mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi Menteri Yasonna. Terkait penetapan tersangka suap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Jadi komitmen anti korupsinya Pak Yasonna patut diragukan untuk menyelesaikan problem itu terhadap KPK. Upaya bersih-bersih lapas dari praktik korupsi itu kan tidak terjadi," papar Emerson.
Badan Narkotika Nasional juga mencatat bahwa di lapas yang dihuni bandar narkoba juga ditemukan praktik suap. Menurutnya.
"Ini bukan kejadian kali pertama kasus penjara jadi praktik korupsi suap menyuap. Problemnya kan bukan cuma ini di (lapas) korupsi, tapi di lapas bandar narkoba ditahan juga muncul praktik suap menyuap. Data BNN bilang lebih dari 50 persen peredaran narkoba ada di penjara, artinya fungsi pengawasan tak berjalan," demikian Emerson.
[wah]
