Logika Fahri Hamzah: Jika KPK Benar, Maka Jokowi Salah

Pemberantasan korupsi yang kian masif di negeri ini sering kali menuai pujian. Sebab, pemerintah dinilai berhasil memerangi para pejabat negara yang mencoba memainkan anggaran dan merugikan rakyat banyak.

Namun demikian, logika berbeda dilontarkan Wakil Ketua DPR RI dalam menanggapi aksi operasi tangkap tangan (OTT) yang marak dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pejabat daerah dan anggota dewan.

Dalam logika Fahri, jika KPK benar dalam penindakan korupsi selama ini, maka itu bisa juga diartikan bahwa Jokowi sebagai presiden telah salah. Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) gagal memberikan pembinaan sehingga mengakibatkan para kepala daerah berbuat korup. Padahal, Jokowi sudah empat tahun memerintah negeri ini.

“Seandainya KPK benar, artinya Presiden tidak benar. Kenapa korupsi semakin banyak? Bukankah tugas presiden menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN? Nyatanya setiap hari dalam 4 tahun ini korupsi tambah banyak. Siapa salah siapa benar?” ujar Fahri dalam akun Twitter @fahrihamzah, Minggu (22/7).

Fahri kemudian mengambil contoh OTT KPK terbaru yang dilakukan di Lapas Sukamiskin. Dalam OTT ini, sambung Fahri, jika KPK benar tentang dugaan suap yang diterima Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dari narapidana untuk memberikan fasilitas mewah, maka akan menjadi bukti bahwa Jokowi telah salah atau gagal.

“Sebab Lapas itu di bawah kabinet, khususnya Kemenkumham yang diduga ada pembiaran. Lalu siapa sebenarnya yang benar Jokowi atau KPK? Masak yang terus dikorbankan pejabat bawahan?” terangnya.

“Ada banyak sekali paradoks di negeri ini di bawah pimpinan Presiden Jokowi dengan tugas membangun pemerintahan yang bersih dan korupsi kolusi dan nepotisme. Tapi buktinya, menurut KPK semuanya tambah merajalela. Seandainya KPK benar, maka Jokowi lah yang gagal,” tukas Fahri. [ian]