Berita

Politik

Politisi Kutu Loncat Berawal Dari Konflik Internal Parpol

JUMAT, 20 JULI 2018 | 01:18 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Menanggapi fenomena politisi kutu loncat yang terjadi pada momen pendaftaran bakal calon legilatif (Bacaleg) untuk Pemilu 2019, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari punya penjelasan tersendiri.

Menurut Eva, membaca situasi tersebut bisa dianalogikakan dengan teori migrasi lebih tepatnya lewat konsep "push and pull factor".

"Saya menganalogikan fenomena ini dengan teori migrasi, dimana orang berpindah karena 'push and pull factor'," ujar anggota DPR itu dalam diskusi 'Bacaleg Lompat Partai, DPR Banjir PAW, Ganggu Kinerja?' di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (19/7).


Menurutnya, maksud dari "push factor" sendiri adalah faktor perpindahan kader yang justru berawal dari dalam internal partai seperti konflik antar kader dengan lingkungan partai.

"Kalau 'push faktor' itu yang dari golongan di partai lamanya dia dan tadi sudah disinggung beberapa hal yang paling signifikan itu adalah konflik, konflik itu pemicu utama saya pikir," paparnya.

Sedangkan untuk "pull factor" sendiri adalah faktor yang justru berasal dari tekanan luar seperti aturan ambang batas parlemen dan iming-imingan uang yang lebih menggiurkan kader.

Di satu sisi Eva juga sedikit meragukan faktor parlemen threshold sebagai faktor terkuat dari fenomena perpindahan kader, sebab bila berpatok pada faktor tersebut, harusnya banyak kader lari ke PDIP atau Golkar.

"Partai Nasdem ini kan rendah juga, tapi kenapa justru partai ini yang paling banyak disambangi kader loncatan, harusnya pindah ke PDIP atau ke Golkar, tetapi ini tidak, jadi nampaknya ini perlu didalami lagi," tuturnya.

Untuk itu, Eva pun akhirnya lebih berat pada analogi "pull factor" lainnya yaitu dari alat perlengkapan kampanye (APK) yang terfasilitasi secara baik dari partai lain ketimbang partai lamanya, serta iming-imingan duit seperti yang terjadi pada beberapa kader artis yang belakangan kasus perpindahannya terungkap ke publik.

"Berikutnya yaitu alat perlengkap kampanye, tadi dikatakan ada bendera, ada kaos, disediakan, ada juga yang karena duit, jadi ketertarikan orang itu ke sana, tampaknya ini yang perlu didalami," pungkasnya. [rus]

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

UPDATE

UAS Dihadang di Kutai Barat, DPR Minta Aparat Lindungi Tokoh Agama

Selasa, 07 Juli 2026 | 20:09

Jadwal Babak Perempat Final hingga Final Piala Dunia 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:51

RI Bisa Belajar dari Vietnam untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:41

Prabowo Berpeluang Akhiri Konflik Rempang dengan Standar Tata Kelola Baru

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:34

Video Parodi Kopdes Jauh dari Pemukiman Viral, Menkop Janji Evaluasi

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:32

Roy Suryo Pede Menangkan Praperadilan soal Pasal ITE

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:10

ASN Pemkot Bandung Terlibat Judol Bisa Dipecat

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:50

Ledakan Guncang Damaskus di Tengah Kunjungan Bersejarah Presiden Macron

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:28

Puan Siap Tindak Lanjuti Diplomasi "Sungai Gangga dan Sungai Mahakam"

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:05

Prediksi Argentina Kontra Mesir Malam Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 17:51

Selengkapnya