Setelah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) anggota DPR RI dari Partai Golkar, Eni Maulani Saragih menyampaikan klarifikasi terkait kasus suap yang membelitnya melalui dua lembar surat.
Surat yang menyebar di kalangan wartawan tersebut kabarnya ditulis dengan tangan Eni saat di dalam sel.
Dalam suratnya, Eni menegaskan tidak pernah melakukan intervensi untuk memenangkan salah satu perusahaan dalam proyek PLTU Riau-1 2x300 karena tidak ada tender dan hanya ada penunjukkan langsung. Dalam proyek itu, PLN menguasai 51 persen saham.
“Yang saya lakukan adalah membantu proyek investasi ini berjalan lancar. Ini bukan proyek APBN,†tulis Eni dalam surat tertanggal 15 Juli 2018 itu.
Eni memaparkan, dari proyek 35 ribu MW, baru di Riau-1, PLN menguasai saham 51 persen. PLN hanya menyiapkan equity 10 persen. Dan lebihnya, PLN akan dicarikan dana pinjaman dengan bunga yang sangat murah, yakni 4,25 persen per tahun. Dengan begitu, harga jual ke PLN pun murah, sekitar 5,3 sen.
“Sehingga diyakinkan ke depan PLN akan dapat menjual listrik yang murah kepada rakyat,†lanjutnya.
Dengan berbagai kondisi itu, Eni pun meyakini proyek Riau-1 bisa menjadi proyek “contoh†bagi proyek 35 ribu MW. Dia membandingkan proyek ini dengan proyek PLTU Batang, di mana investasi proyeknya mencapai 5,2 miliar dolar AS.
Sahamnya juga dikuasai swasta secara penuh. Harganya jualnya pun tergolong mahal, di atas 5 sen.
Padahal, dengan proyek yang sangat besar itu, 2x1000, seharusnya harga bisa di bawah 5 sen. Yang luar biasa lagi, lanjutnya, negara menjamin proyek ini sampai 30 tahun, tanpa ada kepemilikan negara di proyek ini.
Selain dengan PLTU Batang, Eni juga membandingkan proyek PLTU Riau-1 dengan PLTU Paiton yang menjual dengan harga di atas 9 sen.
“Luar biasa gilanya. Ada apa dengan proyek ini? Makanya saya perjuangkan proyek Riau I karena saya yakin ada sesuatu yang bisa saya lakukan buat negara ini,†tambahnya.
Menurut Eni, banyak tangan atau kepentingan segelintir orang yang tidak mau model seperti PLTU Riau-1 ini bisa jalan. Eni menambahkan pihak-pihak tersebut tidak mau negara menguasai aset karena kepentingan mereka bisa terusik. Dia pun meminta kepada Presiden Jokowi agar tidak menggagalkan model proyek Riau I.
“Ini karena model ini yang Bapak mau. Saya mohon Bapak Presiden turun tangan langsung dengan proyek 35 ribu MW,†pinta Eni.
Namun demikian, Eni mengakui kesalahannya yang kerap meminta bantuan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo ketika ada kebutuhan yang mendesak. Ia pun menganggap Kotjo sebagai teman.
“Pak Kotjo pun membantu karena mungkin beliau beranggapan yang sama kepada saya,†imbuhnya.
Eni pun juga mengakui kesalahannya menerima “rezeki†dari proyek itu. Dia mengaku meyakini bahwa rezeki yang dia dapat dari proyek itu menjadi halal karena tujuannya adalah untuk kepentingan negara dan rakyat.
“Dan selalu saya niatkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya,†katanya.
Dia pun mengaku siap mempertanggungjawabkan kesalahannya itu di depan hukum dan di hadapan Allah SWT.
“Saya mengakui ini salah karena saya sebagai anggota DPR (karena jabatan saya melekat) dan kesalahan ini akan saya pertanggungjawabkan di depan hukum dan di hadapan Allah SWT,†tukasnya.
[ian]
