Berita

Saham Freeport/Net

Politik

Divestasi Saham Freeport Tanda Pemerintah Amalkan Perintah Konstitusi

SELASA, 17 JULI 2018 | 14:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Bangsa Indonesia patut bersyukur atas capaian pemerintah dalam hal negosiasi dan divestasi saham Freeport. Sebab proses tersebut telah memakan waktu yang cukup panjang dan melelahkan, yang semua itu dilakukan demi menjaga wibawa bangsa.

Begitu kata Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Faozan Amar menanggapi penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan Freeport McMoran Inc. Inalum diwakili oleh Direktur Utama Budi Gunadi sementara Freeport diwakili oleh Presiden Direktur McMoran Richard Adkerson.

Dengan adanya kesepakatan ini, Indonesia akan menguasai 51 persen saham Freeport yang beroperasi di Papua. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS).


Dijelaskan Faozan bahwa langkah pemerintah ini merupakan bagian dari perwujudan perintah konstitusi. Khususnya UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah menjalankan amanat konstitusi, sehingga harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/7).

Sekretaris Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah itu berharap divestasi saham Freeport ini bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Papua.

“Sengan divestasi itu, keberadaan Freeport di bumi Papua jadi membawa berkah bagi rakyat sekitar,” tukasnya. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya