. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera melakukan pemanggilan saksi terkait kasus suap yang menyeret nama anggota DPR Eni Maulani Saragih.
Jurubicara KPK Febri Diansyah mengatakan kalau tidak ada aral melintang pemanggilan akan dilakukan pekan depan.
"Kalau tidak minggu ini secepatnya minggu depan kita akan lakukan pemanggilan saksi sesuai dengan kebutuhan penyidikan," ujar Fabri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/7).
Namun demikian Febri belum dapat menjelaskan berapa jumlah saksi yang akan dipanggil pada pemeriksaan pertama nanti.
"Ada beberapa saksi lah, belum bisa saya sampaikan sekarang karena kami masih fokus pada kegiatan penggeledahan ini," tukasnya.
Lembaga anti rasuah pada hari ini menggeledah kantor Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan Eni Maulani Saragih. Sebelumnya KPK juga menggeledah rumah Sofyan yang berada di Jalan Taman Bendungan Jatiluhut II No. 3, Jakarta Pusat.
Dalam penggeledahan di kediaman Sofyan, penyidik KPK membawa tiga koper dan empat kardus termasuk rekaman CCTV.
Kasus ini bermula saat lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo Cs menduga Eni dan kawan-kawan menerima uang sebesar Rp 500 juta bagian dari komitmem
fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.
Penerimaan kali ini diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni dengan nilai total setidak-tidaknya Rp 4,8 miliar.
Pemberian pertama pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, kedua Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga 8 Juni Rp 300 juta dan uang tersebut diduga diberikan melalui staf dan keluarga.
Diduga peran Eni adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerjasama terkait PLTU Riau-1.
KPK telah mengamankan barang bukti yakni uang sebesar Rp 500 juta dan dokumen tanda terima.
Sebagai pihak penerima, Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.
[rus]
