Berita

Bambang Soesatyo/RMOL

Politik

DPR Minta Sistem Baru Bisa Permudah Jemaah Calon Haji

SENIN, 16 JULI 2018 | 17:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

DPR mengharapkan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji tahun ini bisa jauh lebih baik.

Begitu kata Ketua DPR Bambang Soesatyo seiring dimulainya pemberangkatan jemaah calon haji kelompok terbang (kloter) pertama, Selasa (16/7).

Menurutnya gal yang jadi perhatian khusus yakni penerapan sistem baru dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk penggunaan gelang barcode dan sistem imigrasi.


Ia menyarankan Kementerian Agama (Kemenag) harus memastikan sistem-sistem baru dalam penyelenggaraan ibadah haji berjalan baik.

"Kami mendorong Kemenag untuk melakukan pengecekan sistem baru seperti gelang barcode jemaah haji agar dapat berfungsi dengan baik. Pastikan gelang barcode tersebut sudah memuat seluruh data dan informasi jemaah haji,’ ujar Bambang di Jakarta, Senin (16/7).

Legislator Partai Golkar itu juga meminta Kemenag beserta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meningkatkan pengawasan maupun pelayanan keimigrasian. Salah satunya terkait perekaman biometrik terhadap calon jemaah haji.

Menurutnya sistem baru harus memudahkan jemaah calon haji. Hal ini agar pelaksanaan ibadah haji tidak menyulitkan terutama bagi calon jemaah yang telah berusia lanjut. Yang tak kalah penting, sambung Bambang adalah pelayanan bagi jemaah selaam di Arab Saudi.

Tiga komponen penting dalam pelayanan jemaah adalah konsumsi, pemondokan dan transportasi.

"Terutama bagi jemaah calon haji saat di Arafah. Persoalan kesehatan harus jadi perhatian khusus agar para jemaah bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman," katanya.

Selain itu, Bamsoet juga mengimbau para jemaah calon haji Indonesia dan para mutawif atau pembimbing tawaf agar selalu mematuhi ketentuan dari Kemenag ataupun Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

"Terutama  mengenai rangkaian ibadah haji, maupun jadwal yang sudah ditetapkan," demikian Bambang. [nes]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya