Berita

Bambang Soesatyo/RMOL

Politik

DPR Minta Sistem Baru Bisa Permudah Jemaah Calon Haji

SENIN, 16 JULI 2018 | 17:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

DPR mengharapkan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji tahun ini bisa jauh lebih baik.

Begitu kata Ketua DPR Bambang Soesatyo seiring dimulainya pemberangkatan jemaah calon haji kelompok terbang (kloter) pertama, Selasa (16/7).

Menurutnya gal yang jadi perhatian khusus yakni penerapan sistem baru dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk penggunaan gelang barcode dan sistem imigrasi.


Ia menyarankan Kementerian Agama (Kemenag) harus memastikan sistem-sistem baru dalam penyelenggaraan ibadah haji berjalan baik.

"Kami mendorong Kemenag untuk melakukan pengecekan sistem baru seperti gelang barcode jemaah haji agar dapat berfungsi dengan baik. Pastikan gelang barcode tersebut sudah memuat seluruh data dan informasi jemaah haji,’ ujar Bambang di Jakarta, Senin (16/7).

Legislator Partai Golkar itu juga meminta Kemenag beserta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meningkatkan pengawasan maupun pelayanan keimigrasian. Salah satunya terkait perekaman biometrik terhadap calon jemaah haji.

Menurutnya sistem baru harus memudahkan jemaah calon haji. Hal ini agar pelaksanaan ibadah haji tidak menyulitkan terutama bagi calon jemaah yang telah berusia lanjut. Yang tak kalah penting, sambung Bambang adalah pelayanan bagi jemaah selaam di Arab Saudi.

Tiga komponen penting dalam pelayanan jemaah adalah konsumsi, pemondokan dan transportasi.

"Terutama bagi jemaah calon haji saat di Arafah. Persoalan kesehatan harus jadi perhatian khusus agar para jemaah bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman," katanya.

Selain itu, Bamsoet juga mengimbau para jemaah calon haji Indonesia dan para mutawif atau pembimbing tawaf agar selalu mematuhi ketentuan dari Kemenag ataupun Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

"Terutama  mengenai rangkaian ibadah haji, maupun jadwal yang sudah ditetapkan," demikian Bambang. [nes]


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya