KPK Peringatkan Mantan Wakil Bupati Malang Mau Diperiksa

KAMIS, 12 JULI 2018 | 21:33 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan mantan Wakil Bupati Malang Ahmad Subhan bersikap kooperatif. Peringatan disampaikan setelah Subhan tiga kali tak memenuhi undangan pemeriksaan di gedung lembaga anti rasuah.

"Kami ingatkan agar saksi koperatif dan dapat hadir besok Jumat (13/7)," kata Jurubicara KPK Febri Diansyah melalui pesan elektronik, Kamis (12/7).

KPK memanggil Subhan untuk menjalani pemeriksaan pada tanggal 2 dan 4 Juli 2018. Namun Subhan tidak hadir tanpa keterangan.

Untuk ketiga kalinya Subhan tak memenuhi undangan penyidik hari ini. Sedianya dia akan diklarifikasi soal proses perijinan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 yang berujung suap, termasuk juga aliran dana suap ke tersangka Mustofa Kamal Pasha.

"Hingga sore ini, kami belum mendapat pemberitahuan dari saksi terkait alasan tidak bisa hadir," tukas Febri.[dem]

Berita

Hukum

KPK Peringatkan Mantan Wakil Bupati Malang Mau Diperiksa

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Bayang-Bayang LDII

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN