Berita

Foto/Net

X-Files

Jadi Perantara Suap, Bekas Wabup Malang Diperiksa KPK

Kasus Pengurusan Izin Tower Di Mojokerto
KAMIS, 12 JULI 2018 | 10:42 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa bekas Wakil Bupati Malang, Achmad Subhan dalam perkara suap pengurusan menara telekomunikasi di Mojokerto, Jawa Timur.

 Bersamaan, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Operation Maintenance PT Protelindo, Handi Prabowo serta Sitac Division Manager Protelindo, Suciratin.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MKP (Mustafa Kamal Pasa)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Subhan diduga menjadi perantara pemberian suap kepada Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa. Ia ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus ini.
Subhan diduga menjadi perantara pemberian suap kepada Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa. Ia ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus ini.

"Bekas Wakil Bupati Malang juga terseret. Bekas Wakil Bupati Malang seingat saya sudah jadi tersangka," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Mantan Wakil Bupati Malang sebagai perantara. Waktu uang itu sampai ke Bupati Mojokerto beliau perantaranya. Mudah-mudahan kasusnya segera sele­sai," ujar Agus.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus ini. Yakni, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, Direktur Operasi Protelindo Onggo Wijaya, dan Ockyanto, Permit & Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group).

Mustofa Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 diduga menerima uang Ockyanto dan Onggo Wijaya terkait pengurusan izin lokasi dan membangun menara teleko­munikasi tahun 2015. Uang yang diterima Mustafa Rp 2,7 miliar.

Selain itu, Mustofa juga ditetapkan tersangka penerimaan gratifikasi Rp 3,7 miliar. Uang itu berasal dari kontraktor proyek Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Mustafa menerima fulus itu bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto 2010-2015, Zainal Abidin.

Diduga, selama dua periodemenjabat bupati, Mustafa banyak menerima uang dari kontraktor proyek. Pengusaha Suyanto mengaku pernah memberikan uang Rp 1 miliar pada 2010 silam. "Saya pernah dua kali mengantar uang untuk MKP (Mustofa Kamal Pasa)," akunya.

Uang untuk Mustafa diserahkan lewat Sukarman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga Kabupaten Mojokerto saat itu, Sukarman, dan PNS Ali Kuncoro. "Masing-masing Rp 500 juta. Jadi total Rp 1 miliar," kata Suyanto.

Suyanto berterus terang, uang yang dia antar untuk Mustafa berasal dari Yudi Setiawan, Direktur PT Cipta Inti Parmindo (CIP). Yudi adalah terpidana kasus pembobolan Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya sebesar Rp 52,3 miliar tahun 2013. Modusnya dengan mengajukan kredit dengan agu­nan Surat Perintah Kerja (SPK) proyek-proyek. Padahal, SPK itu fiktif.

Suyanto menuturkan, Yudi menyiapkan uang akan diberi­kan kepada Mustafa. Uang su­dah dimasukkan dalam amplop-amplop coklat.

"Saya tinggal mengantarnya saja," tuturnya.

Suyanto mengambil uang dari Yudi di Surabaya lalu dibawa ke Mojokerto. Uang diserahkan di kantor Dinas PU Bina Marga kini Dinas PUPR di di Jalan Raden Wijaya, Mojokerto.

Suyanto membeberkan Yudi juga pernah menyuruh orang lain untuk mentransfer uang ke Mustafa. "Termasuk dua orang dari Bank Mega Cabang Jombang (Jawa Timur)," sebut­nya. Bekas pejabat Bank Mega itu masih kerabat Carolina Gunadi, istri Yudi.

Dua pegawai bank swasta itu maupun Mustofa pernah dimintai keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam persidangan perkara kredit fiktif Bank Jatim tahun 2013. Carolina terdakwanya.

Kilas Balik
Duit Sekarung Disita Di Vila Pribadi Bupati Mojokerto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi di Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah aset Bupati Mustafa Kamal Pasa disita.

Dalam penggeledahan yang digelar sejak Rabu, tim KPK mengangkut 6 mobil, 2 motor, 5 jet ski, dan satu karung uang. Aset Mustofa lalu dititipkan ke kepolisian.

Mobil yang disita Land Rover Range Rover Evoque Si.4 mer­ah nopol L 1213 HX, Subaru Symmetrical AWD WRX putih S1168 P, Toyota Kijang Innova hitam L 1724 YY, Toyota Kijang Innova abu-abu S1020 N, Honda CRV Prestige hitam S1001 NB, dan Daihatsu Gran Max putih S8021 NC.

Kemudian, sepeda motor Yamaha NMax, Honda Sonic dan 5 jet ski merk BRP Seadoo. Beberapa kendaraan itu disita dari showroom milik Nono, orang dekat Mustafa. Sedangkan uang yang diperkirakan berjum­lah miliaran rupiah diamankan dari vila pribadi Mustafa di Pacet, Mojokerto.

Kepala Kepolisian Resor Kota Mojokerto Ajun Komisaris Besar Sigit Dany Setiyono men­gatakan hasil penyitaan KPK dititipkan di Kepolisian Sektor Magersari. "Beberapa barang seperti kendaraan dan uang tu­nai," sebutnya.

Namun Sigit tak jumlahnya. "Kami hanya mem-back up KPK," katanya. Kepolisian melakukan pengamanan khusus terhadap barang sitaan itu sebe­lum dibawa ke Jakarta.

Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan penyitaansejumlah aset Mustofa. "Penggeledahan dan penyitaan dilan­jutkan di dua rumah Bupati," katanya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Satgas tengah melakukan penyidikan di Mojokerto. Namun dia belum ber­sedia kasus yang tengah diusut. "Tunggu anak-anak di lapangan," elaknya.

Selain mengamankan aset Mustafa, tim KPK juga menggeledah sejumlah kantor instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap hingga kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari penggeledahan berba­gai instansi itu, tim KPK mengangkut sejumlah dokumen. Penggeledahan juga dilakukan terhadap ruang kerja dan rumah dinas bupati.

Mustofa menyaksikan penggeledahan rumah dinas bupati yang masih satu kompleks dengan kantor Pemkab Mojokerto. Ia mengungkapkan penyidikan KPK terkait dengan kasus grati­fikasi. "Katanya ada orang yang mengeluarkan duit tapi saya enggak kenal dan enggak pernah bertemu," katanya. ***

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya