Berita

Abraham Samad/Net

Politik

Masih Main Mata, Nasdem Tak Serius Capreskan Jokowi

KAMIS, 12 JULI 2018 | 06:27 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Partai Nasdem nampak tidak serius dalam mendukung petahana Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang. Ini terlihat dari gerak-gerik partai besutan Surya Paloh itu yang memberi peluang bagi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi calon presiden (capres).

Pengamat politik dan anggaran, Uchok Sky Khadafi menilai seharusnya Nasdem sekali mendukung Jokowi, tak boleh memberi ‘angin surga’ bagi capres lain.

“Isi pembicaraan Abraham Samad dan Surya Paloh kan tidak hanya cawapres, tetapi juga capres. Sudah menyatakan dukung Jokowi, kok masih main mata? Masih memberi angin surga buat yang lain?” katanya di Jakarta, Kamis (12/7).


Uchok melanjutkan, seandainya pun Nasdem memberi harapan berupa dukungan cawapres untuk Samad, hal itu seolah melupakan sejarah hitam bahwa mantan Ketua KPK itu pernah diberhentikan Presiden Jokowi karena kasus dugaaan pidana (pemalsuan dokumen).

“Masak orang yang pernah diberhentikan Jokowi dengan tidak hormat mau dipasangkan dengan Jokowi? Ini jelas seperti ingin melempar kotoran ke muka Jokowi,” ujar Uchok yang juga Direktur Center For Budget Analysis (CBA) ini.

Menurut Uchok, yang seharusnya dilakukan Nasdem sebagai bagian dari koalisi pendukung Jokowi sekarang ini adalah menjaga soliditas antarsesama partai koalisi.

“Main mata Nasdem seperti ini justru akan merusak soliditas yang sedang ingin terus dimantapkan koalisi partai pendukung Jokowi,” ujarnya.

Abraham Samad pernah menemui Ketua Umum NasDem Surya Paloh di kantonya, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa 10 Juli 2018. Dalam pertemuan itu, Paloh mengaku sempat menodong pertanyaan kepada Samad: “Mau nyapres, ya?”

Mendapat pertanyaan itu, Abraham mendapat angin surga dan menjawab, "Terserah Nasdem memposisikan saya cocok jadi presiden atau wakil presiden". [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya