Berita

Politik

HUT Bhayangkara, DPR Imbau Polri Netral

RABU, 11 JULI 2018 | 18:37 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

DPR RI meminta Polri meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik dan bersikap netral kepada bangsa dan negara.

Begitu tanggapan Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto terkait HUT Bhayangkara ke-72 .

Menurutnya di hari jadi ke 72, DPR meminta Polri terus meningkatkan kinerja dan tetap memegang teguh netralitas karena memang jati diri polri untuk bangsa dan negara.


Tak lupa ia juga turut mengimbau polri untuk segera menyelesaikan masalah-masalah keamanan yang selama ini tidak terselesaikan secara tuntas dan senantiasa siap menjaga ketertiban dan keamanan negara menjelang pesta demokrasi.

"Banyak PR yang juga harus diselesaikan apalagi sekarang ini berada di tahun-tahun politik keberadaan polri sangat menentukan dari arah kebijakan dan arah keamanan di seluruh wilayah Indonesia," ujar Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/7).

Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara peringatan Hut ke-72 di Istora Senayan, Jakarta. Seharusnya Polri melaksanakan upacara pada 1 Juli lalu, namun karena masih banyak anggota yang bertugas menjaga keamanan Pilkada, maka hari peringatan diundur pada 11 Juli.

Upacara tersebut dihadiri petinggi negara dan pemerintahan. Sejumlah menteri Kabinet Kerja hadir seperti Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, KSP Moeldoko, Mensesneg Pratikno, Menperin Airlangga Hartarto, MenKKP Susi Pudjiastuti, dan Jaksa Agung Prasetyo.

Beberapa pejabat lainnya yang hadir seperti mantan wakil presiden Tri Sutrisno, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya