KPU: Kepengurusan Hanura Yang Sah Di Bawah Oesman Sapta-Herry Lontung Siregar

SELASA, 10 JULI 2018 | 15:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkuat legalitas kepengurusan DPP Partai Hanura di bawah pimpinan Oesman Sapta dan Herry Lontung Siregar.

KPU menetapkan bahwa kepengurusan Partai Hanura di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dinyatakan sah dalam pengajuan caleg DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota adalah kepengurusan yang disahkan DPP Hanura yang ditandatangani Ketua Umum, Oesman Sapta. dan Sekjen, Herry Lontung Siregar.

Penegasan itu disampaikan Ketua KPU, Arief Budiman, dalam surat Nomor 649/PL01.4-SD/03/KPU/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan seluruh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Berdasarkan surat KPU 578/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 perihal kepengurusan DPP Partai Hanura dijelaskan bahwa sesuai surat Menkumham nomor AHU.UM.01.01-967 tanggal 23 Mei 2018 perihal Kepengurusan DPP Partai Hanura, kepengurusan DPP Hanura terakhir disahkan dengan Keputusan Menkuman nomor M.HH.01.01.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, Revitalisasi Pengurus DPP Hanura masa bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.

Surat Menkumham nomor M.HH.AH.11.02.58 tanggal 6 Juli 2018 perihal kepengurusan Hanura kembali menegaskan bahwa kepengurusan DPP Hanura yang sah masih berdasarkan Keputusan Menkumham nomor M.HH.01.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018.

Jadi, kepengurusan parpol peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan caleg adalah kepengurusan parpol yang tercantum dalam keputusan terakhir Menkumham.

"Melalui surat ini KPU menegaskan kembali bahwa kepengurusan DPP Hanura yang dinyatakan sah saat ini adalah kepengurusan berdasarkan Keputusan Menkumham nomor M.HH.01.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekjen Herry Lontung Siregar," terang Arief. [ald]

Populer

Berita

Politik

KPU: Kepengurusan Hanura Yang Sah Di Bawah Oesman Sapta-Herry Lontung Siregar

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Hindari Work From Home Jumat dan Senin

Permainan Kubu Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Makin Ngawur

Prabowo Perintahkan Bahlil Cari Sumber Pendapatan Sektor Mineral

RS Jiwa Dipenuhi Pecandu Game Online dan Judol

Buntut Penangguhan Yaqut, Kasus Kuota Haji Bisa Berlarut-larut

Tiket Taman Margasatwa Ragunan Tetap Dipatok Rp4 Ribu

Prabowo Pacu Hilirisasi dan Ketahanan Energi

Pelanggaran Personel BAIS TNI Tidak Berdiri Sendiri

Satgas PRR Percepat Penyelesaian Hunian Tersisa

MBG cuma 5 Hari Potensi Hemat Rp40 Triliun per Tahun