Berita

Foto/Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Advertorial

Kemen PUPR Gunakan Sukuk Negara Pemeliharaan Jalan Lintas Timur Sumatera

SENIN, 09 JULI 2018 | 01:43 WIB | LAPORAN:

Porsi pendanaan infrastruktur dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara untuk pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2018 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 8,35 triliun.

Dana Sukuk digunakan untuk meningkatan kemantapan jalan poros utama dalam rangka penguatan daya saing bangsa dan mendukung sistem logistik nasional.

Salah satunya adalah ruas Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera di Provinsi Riau. Sebanyak delapan kontrak pekerjaan preservasi, rehabilitasi dan pelebaran jalan senilai total Rp1 triliun serta delapan kontrak pekerjaan pengawasan/supervisi senilai Rp27,33 miliar didanai Sukuk Negara.


Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Medan, Ditjen Bina Marga, dengan para penyedia jasa pada di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto meminta kontraktor dan konsultan supervisi agar langsung melaksanakan pekerjaan usai kontrak ditandatangani.

Para penyedia jasa terus berkoordinasi dengan BBPJN II Medan selaku pengguna jasa agar penyelesaian pekerjaan dapat tepat waktu dan tepat mutu.

"Untuk konsultan supervisi, pengawasan pekerjaan lapangan harus dilakukan dengan benar. Jangan ke lapangan hanya membawa kotak makan siang (lunch box), tetapi harus membawa peta dan desain pekerjaan, karena penggerak utama kualitas pekerjaan adalah konsultan supervisi," kata Arie.

Kepala BBPJN II Paul Ames Halomoan mengatakan kontrak yang ditandatangani adalah kontrak tahun jamak (multiyears contract) tahun 2018-2019.  

"Paket-paket dimaksud diutamakan bagi kegiatan preservasi jalan di ruas Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur logistik utama dan sebagian ke arah Pelabuhan Tanjung Buton di Kabupaten Siak, Provinsi Riau," jelasnya.

Delapan kontrak konstruksi yang ditandatangani oleh kontraktor/swasta nasional, yakni Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Provinsi Sumut, Bagan Batu, Simpang Balam, Simpang Batam yang dikerjakan oleh PT. Bangun Mitra Abadi dengan nilai Rp138,75 miliar.

Preservasi dan Pelebaran Jalan Simpang Batang, Batas Kota Madya, Sp. Terminal dan Bts. Kota Dumai, Duri dikerjakan PT Angkasapuri, PT Byan Cahaya Perkasa dan PT Chandra Cipta Sarana (KSO) senilai Rp129,58 miliar, dan Preservasi Rekonstruksi Duri, Kandis, Simpang Palas, Siak II (Pekanbaru) dikerjakan oleh PT Karya Bisa, PT Chandara Cipta Sarana (KSO) senilai Rp119,02 miliar.

Kemudian Preservasi Rehabilitasi Jalan Simpang Gemar Menabung, Simpang Air Hitam,Simpang Panam, Simpang Kubang, Sp. KH Nasution, Sp. Kayu Ara dikerjakan oleh PT Viarajaya Riauputra, PT Lutvindo Wijaya (KSO) dengan nilai kontrak Rp113,43 miliar.

Preservasi Rekonstruksi Jalan Sp. Lago, Sp. Buatan, Sp. Siak Sri Indrapura, Mengkapan/Buton oleh PT Mutu Utama Konstruksi dengan nilai kontrak Rp148 miliar dan Preservasi dan Pelebaran Jalan Simpang Lago,Sorek I oleh PT Trifa Abadi dan PT Cemerlang Samudra Kontrindo (KSO) senilai Rp103,96 miliar.

Selanjutnya adalah Preservasi dan Pelebaran Jalan Sorek I-Bts. Kab. Indragiru Hulu, Simpang Japura, Pematang Reba dengan kontraktor PT Istaka Karya, PT Hasrat Tata Jaya, PT Semangat senilai Rp150 miliar dan Preservasi Rehabilitasi Pematang Reba, Rengat, Siberida, Batas Jambi oleh PT Mekar Abadi Mandiri dan PT Inti Indokomp dengan nilai kontrak Rp104,94 miliar.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya