Presidential Threshold Upaya Berencana Bunuh Demokrasi

Pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) merupakan upaya dari pemerintah melakukan pembunuhan berencana terhadap kehidupan berdemokrasi di negeri ini.

Begitu kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Rachland Nashidik dalam diskusi bertajuk 'Meraba Pasangan Capres-Cawapres' di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7).

“Ambang batas presiden ini adalah pembunuhan berencana terhadap demokrasi," tegasnya.

Dia menjabarkan bahwa pemberlakuan PT 20 persen kuota kursi DPR RI atau 25 persen suara pemilih merupakan cara dari partai koalisi pemerintah untuk menyempitkan jalan bagi lawan politik untuk mengusung pasangan calon presiden maupun calon wakil presiden.

"Bayangkan namanya jalan yang mengalami kemacetan atau bottle neck atau di belakang banyak calon tapi harus macet-macetan karena disempitkan. Jadi ada yang menginginkan penantang Pak Jokowi dengan parpol yang begitu banyak harus menyesuaikan diri," ujarnya.

Buktinya, lanjut anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, saat ini hanya ada satu tokoh yang digadang-gadang akan menantang Jokowi, yakni Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Padahal banyak tokoh partai yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin bangsa ini.

Lebih lanjut, dia khawatir jika partai-partai yang tidak bisa mencalonkan kadernya akan ditinggalkan para pemilih, hal itu juga akan berlanjut pada Pilpres 2024 nanti.

“Dengan adanya efek ekor jas ini, partai yang tidak bisa dicalonkan akan ditinggalkan pemilih. Kalau itu terjadi di 2024, partai yang kalah kini akan kalah lagi, akibatnya threshold makin sulit," pungkasnya. [ian]