Terjadi kegaduhan di kalangan kader Partai Hanura di daerah. Kegaduhan itu ditengarai terjadi akibat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah data sistem informasi politik yang biasa disingkat Sipol.
Hal itu dikatakan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Hanura, Dodi S Abdulkadir, dalam jumpa pers di Gedung City Tower, Jakarta, Jumat (6/7).
“Kader-kader kita di daerah pada saat ingin memasukkan data caleg ke Sipol ternyata terkendala karena data Sipol telah berubah,†kata Dodi.
Menurutnya, data Sipol adalah data yang berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU sendiri terhadap Hanura. Perubahan terjadi pada data pengurus, ketua atau sekretaris dari DPD dan DPC.
Menurutnya, data Sipol adalah data yang berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU sendiri terhadap Hanura. Perubahan terjadi pada data pengurus, ketua atau sekretaris dari DPD dan DPC.
“Ini menimbulkan kebingungan. Nah ini kita nggak tahu siapa yang mengubah. Tapi yang jelas karena itu database yang ada di KPU, berarti KPU yang bisa menjawab,†ujarnya.
Dodi menambahkan, perubahan itu terjadi hampir di semua daerah. Sementara di pusat, ia mengaku belum menemukan perubahan itu.
“Seluruh daerah telah mennyampaikan komplainnya. Kami sedang mengumpulkan satu per satu detailnya. Sudah jelas hampir keseluruhan ada perubahan Sipol,†pungkasnya.
[fiq]
