Ketua Hukum dan HAM DPP Hanura Dodi S Abdulladir mengaku kesal dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang memutuskan bahwa Hanura dipimpin Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Sarifuddin Sudding.
Dia menduga ada intervensi yang dilakukan oleh pendiri Partai Hanura yang juga Menko Polhukam Wiranto kepada Menkumham dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengubah Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Dodi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencermati dugaan intervensi tersebut.
“Kami berharap Bawaslu mencermati hal ini, ada dugaan KPU telah diintervensi, ada agenda apa yang dimainkan ini,†ujarnya di gedung City Tower, Jakarta, (6/7).
Dodi menilai Wiranto telah melakukan intervensi terhadap keputusan KPU saat menggelar Rakortas pada 5 Juli 2018. Sebab, pertemuan itu dihadiri oleh Kemenkumham, KPU, MA, dan pihak Pengadilan TUN Jakarta.
Setelah pertemuan itu, data Sipol yang telah sah diverifikasi oleh KPU diubah. Padahal untuk mengubah data kepengurusan partai di Sipol, KPU harus dengan usulan dan persetujuan ketua umum yang sah.
“Kepengurusan yang sah adalah Hanura pimpinan Dr Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung Siregar,†tegasnya.
Dodi menegaskan akan menggugat KPU, termasuk Menko Polhukam yang telah menggunakan kekuasaan untuk agenda politik pribadi.
“Menko Polhukam terkesan menggunakan jabatannya untuk agendanya sendiri, harusnya mau bahas Hanura ya duduk bareng dengan ketua umum yang sah,†pungkasnya.
[ian]
