Berita

Foto/Net

Politik

Sulit Mewujudkan KPK Netral Di Tahun Politik

KAMIS, 05 JULI 2018 | 16:48 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sulit terlepas dari kepentingan politik, apalagi proses pemilihan semua pimpinannya harus melalui lembaga politik seperti DPR.

"Menurut saya sulit, karena pemilihan komisioner KPK di DPR, terus kemudian lapor ke presiden baru dilantik, jadi selama masih ada pelantikan, ini sulit," kata Hendri Satrio dalam diskusi publik bertajuk 'Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi Di Tahun Politik' di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/7).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina ini mencontohkan KPK seperti mekanisme partai politik, di mana anggotanya selalu membela pimpinannya. Terlepas salah atau benar pimpinannya, tapi kader atau pengurus partai selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh ketuanya selaku orang yang melantik pengurus.


"Bang Masinton terus belain Bu Mega, memang dia harus begitu. Fadli Zon membela Prabowo memang begitu, kalau nggak bela susah hidupnya," seloroh dia.

Hal itu yang menjadi kondisi KPK saat ini, terlebih dalam memasuki tahun politik sekarang dan 2019 mendatang. Sehingga, sambung Hendri, yang diharapkan oleh masyarakat saat ini untuk KPK netral merupakan hal yang sulit.

"Kita mengharapkan sesuatu yang sulit dicapai, kita berdoa supaya mereka tidak berpihak. Selama lembaga anti rasuah ini dilantik sulit," ujarnya. [fiq]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya