Berita

Foto/Net

Bisnis

Integrasi Tarif Tol Berpotensi Langgar Undang-Undang

SENIN, 25 JUNI 2018 | 09:48 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Rencana pemberlakuan tarif integrasi untuk ruas Tol Ja­karta Outer Ring Road (JORR) menuai polemik. Dari sejumlah jajak pendapat, sebagaian besar masyarakat menolak pember­lakuan kebijakan tersebut karena dianggap tidak adil. Konsumen yang menempuh jarak pendek harus membayar tarif lebih ma­hal. Sedangkan, yang menem­puh jarak jauh membayar lebih murah. Pada sisi lain, angkutan logistik inginkan pemberlakuan tarif integrasi karena biasanya mereka mengambil jarak tempuh jauh. Bagaimana pandangan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)?

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menilai, rencana integrasi tarif memiliki dampak plus dan minus.

"Konsumen jarak pendek tentu akan terbebani. Misalnya, biasa bayar Rp 3.500 untuk jarak pendek, harus membayar Rp 15.000. Tapi konsumen jarak jauh diuntungkan. Misalnya, harus melewati tiga gerbang tol membayar Rp 22.000 nanti­nya hanya Rp 15.000," ungkap Tulus kepada Rakyat Merdeka, kemarin.


Namun demikian, Tulus me­nilai, integrasi tarif bisa diterapkan. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan operator. Pertama, integrasi tarif dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan. Kedua, operator harus menjamin dan membuktikan bahwa inte­grasi tarif bukan kenaikan tarif secara terselubung.

"Ini banyak yang curiga inte­grasi tarif bentuk kenaikan tarif secara terselubung. Operator harus membuktikan pasca inte­grasi tidak ada kenaikan revenue (pendapatan)," terang Tulus.

Tulus menuturkan, jika in­tegrasi tarif ternyata bentuk kenaikan secara terselubung, maka kebijakan tersebut melanggar Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang evaluasi tarif tol. Menurutnya, sesuai aturan, evaluasi tarif hanya bisa dilakukan dua tahun sekali.

Tulus menegaskan, pihaknya tidak keberatan dengan ide integrasi tol sepanjang bukan bentuk kenaikan tarif secara terselubung. Karena, Tol JORR semula memang dirancang untuk angkutan logistik. Menurutnya, dengan pemberlakuan integrasi tarif akan menekan biaya lo­gistik.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Truk Indonesia (Aptrindo) Bi­dang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman meminta pemerintah untuk segera mengimplementasikan tarif integrasi Tol JORR.

"Integrasi tarif tol akan mem­buat biaya kita menjadi turun dan lebih murah walaupun untuk kendaraan kurir (golongan I) me­mang agak keberatan," katanya.

Kyat mengatakan, selama ini angkutan logistik enggan meng­gunakan tol karena tarifnya ter­lalu tinggi. Dampaknya, terjadi kemacetan di jalan arteri.

Seperti diketahui, Badan Pengaturan Jalan Tol menunda pemberlakuan integrasi tarif yang akan diberlakukan pada 20 Juni. Penundaan ini yang kedua kalinya dilakukan setelah rencana awal mau diberlakukan pada 13 Juni, juga ditunda. Penundaan dilakukan karena banyak masyarakat menolak kebijakan tersebut. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya