Berita

Foto/Net

Nusantara

7 Ribu PNS Malu-maluin

Masih Bolos Setelah Libur Berhari-hari
JUMAT, 22 JUNI 2018 | 08:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mencatat, sebanyak 7.000 PNS bolos kerja di hari pertama kemarin, usai libur dan cuti bersama Lebaran ini. Para PNS ini pun diolok-oloh publik di dunia maya. Para PNS itu dianggap keterlaluan. Padahal, libur Lebaran tahun ini sangat panjang, selama sembilan hari.

Berdasarkan data KemenPAN-RB, para PNS dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang hadir kerja di hari pertama kemarin, sebanyak 87 persen. Dengan banyaknya yang bolos ini, KemenPAN-RB akan bertindak. "Kami akan mencari penyebab banyaknya PNS yang absen," kata MenPAN-RB Asman Abnur saat melakukan sidak di kantornya, kemarin.

Dalam sidak itu, Asman tidak menghampiri satu per satu kantor kementerian/lembaga seperti di tahun-tahun sebelumnya. Dia hanya memantau data-data yang tersaji dalam sebuah ruangan dengan layar besar, di Command Center KemenPAN-RB. Asman juga mengecek kehadiran para PNS itu lewat aplikasi yang sudah dimiliki.


"Saya punya alat kontrol baru. Sekarang sudah zamannya teknologi," ungkapnya.

Menteri asal PAN ini pun menginstruksikan para bawahannya untuk bertindak tegas memberikan sanksi kepada PNS yang bolos kerja. Sanksinya mulai teguran lisan hingga pemotongan tunjangan kinerja. "Yang sakit, harus menunjukkan surat dari pihak rumah sakit," tegasnya.

Salah satu daerah yang PNS-nya banyak bolos adalah DKI Jakarta. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI mencatat, terdapat 1.081 PNS dari 67.295 orang yang tidak menempati ruang kerjanya. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, angka ini memang mengalami penurunan. Tapi, tetap saja jumlah yang bolos di hari pertama kerja masih sangat banyak.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat geram dengan kondisi ini. Dia pun mengancam akan mencabut Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ke PNS yang bolos itu. "Yang datang terlambat juga akan diganjar hukuman berupa pemotongan TKD," tegasnya.

Para warganet ikut kesal dengan banyaknya PNS yang bolos ini. Mereka meminta Pemerintah tak cuma omong doang mau memindak PNS ini. Para PNS itu harus dihukum berat agar kapok.

"Pecat aja langsung! Negara enggak butuh pemalas!" omel @ baharirga. "Gaji minta tinggi, di waktu kerja nggak masuk. Kalau enggak mau ikut aturan, jadilah pengusaha sendiri #sayaorangbiasa," timpal @dwi_ apriyadi.

Beberapa warganet mengomentari banyaknya PNS DKI yang bolos. "Kurang disiplin karena kurang tegas pemimpinnya," cuit @karsady. "Bawahan itu mencerminkan atasan. Yang artinya, bawahan mencerminkan perilaku gubernur dan wagubnya. Diterima aja dan syukuri kemerdekaan PNS di era Anies-Sandi wkwkwkwk," timpal @a5fa44ec6471485.

Ada juga yang menganggap bahwa banyaknya PNS yang bolos ini akibat sanksi yang diberikan selama ini cuma ecek-ecek. Selama ini, tidak ada PNS itu yang dipecat gara-gara bolos kerja di hari pertama.

"Memang sangat berani PNS Indonesia. Karena PNS enggak gampang dipecat. Ini yang jadi beraninya PNS bolos, enggak bakal dipecat, bisa diatur," cuitnya @hermant97658231.

Namun, ada juga yang membela para PNS DKI yang bolos. Pemilik akun Goldiba contohnya. Kata dia, Anies tidak boleh memberikan sanksi ke PNS DKI yang bolos. Anies harus mengecek dulu penyebab PNS itu tidak masuk kerja di hari pertama.

"Enggak boleh gitu, harus santun, lakukan dialog dan tidak boleh dikenakan sanksi sesuai janji kampanye," sindirnya. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya