Berita

Foto: RMOL

Nusantara

Dugaan Ijazah Palsu Rahmat Effendi Harus Diusut Tuntas

RABU, 20 JUNI 2018 | 16:32 WIB | LAPORAN:

Unsur kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kejujuran juga penting dalam memilih seorang pemimpin.

Makanya, kasus ijazah palsu yang diduga dilakukan oleh para calon kepala daerah maupun pemimpin nasional harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum.

"Jangan sampai kita mendapatkan pemimpin yang tidak jelas. Karena ketika dia menipu dirinya sendiri bagaimana dengan saat dia memimpin," tegas Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Dirgantara Wicaksono dalam diskusi bertajuk 'Mewujudkan Pilkada Kota Bekasi yang Jujur dan Adil' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (20/6).


Menurut dia, jika hal itu tidak dilakukan, maka dunia pendidikan akan tercoreng. Tak hanya itu, pemimpin yang sedari awal berlaku tak jujur dengan memalsukan ijazah juga kelak akan melakukan ketidakjujuran yang lebih besar pula.

"Saya harapkan agar ini (kasus dugaan ijazah palsu) bisa diungkap ke khalayak umum agar kita tahu kebenaran. Yang menarik saya memandang ini harus dikupas tuntas," jelas Dirgantara.

"Siapapun itu harus diselesaikan secara mendalam. Jangan sampai kita memiliki pemimpin yang menipu dirinya sendiri. Karena kalau dia sudah menipu dirinya sendiri pasti dia juga bisa menipu orang lain dan sebagainya," sambungnya.

Koordinator Tim Advokasi Pasangan Nur-Firdaus, Bambang Sunaryo pernah mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan adanya dugaan pemalsuan ijazah oleh salah satu calon Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (RE).

"Dari alamat sekolahnya berbeda, seharusnya sekolahnya beralamat di Koja, Jakarta Utara, namun ijazah RE alamatnya malah tertulis di jalan Cilincing Jakarta Utara," demikian Bambang. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya