Berita

Foto: Net

Politik

PPP Jakarta Memanas Dengar Isu Lulung "Ganti Perahu"

SELASA, 19 JUNI 2018 | 22:15 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Politisi PPP DKI Jakarta, Riano P Ahmad menanggapi pernyataan Ketua DPW PPP Abdul Aziz yang mengaku tak pernah memecat Abraham Lunggana (Haji Lulung) karena menolak mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Riano meminta Aziz kreatif jika ingin merilis sebuah berita tanpa mendompleng pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

"Kalau Aziz mau bikin berita, saya minta Aziz punya ide sendiri mengomentari Haji Lulung, jangan mbonceng pak Wagub dong," kata Riano kepada wartawan di Jakarta, Selasa malam (19/6).


Riano menegaskan, bantahan apapun yang dilontarkan Aziz mustahil bisa menghapus ingatan publik perihal dukungan PPP baik kubu Djan Farid, kubu Romahurmuzy dan PPP Aziz yang pada Pilkada DKI 2017 lalu kompak mendukung penista agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Tentu Aziz tidak akan lupa, soal pemecatan terhadap Haji Lulung oleh Djan Farid dilakukan sehari setelah Haji Lulung mendeklarasikan diri mendukung Anies-Sandi. Haji Lulung deklasi 12 Maret 2017, dan langsung dipecat keesokan harinya pada 13 Maret," beber dia.

"Nah, saat PPP Djan memecat Haji Lulung, Romy dan Aziz kan diam. Diamnya Romy-Aziz bisa diartikan juga mengamini pemecatan Haji Lulung. Karena saat itu mereka (Djan, Romy dan Aziz) semuanya mendukung Ahok," ungkapnya.

Selain itu, klaim Aziz yang menyebut Romy tak pernah memecat Haji Lulung juga tidak sepenuhnya benar. Dalam catatan Riano, Ketua DPP PPP kubu Romahurmuzy yang saat itu masih dualisme, juga pernah memecat Haji Lulung dengan alasan tak disiplin.

"Bahkan, Romy lebih dulu memecat HL (panggilan akrab Haji Lulung) dari pada Djan Farid. Karena saat itu HL tidak di gerbong dia. Alasannya, tidak disiplin," ungkapnya.

Saat itu, masih kata Riano, posisi Ketua DPW PPP DKI pengganti Haji Lulung adalah Joko Krismiantoro.

"Haji Lulung dipecat Romy tepatnya pada 30 Oktober 2014, waktu masih dualisme. Bahkan, bukan cuma HL, karena di tanggal dan tahun yang sama beberapa Anggota DPRD DKI kubu Djan Farid juga dipecat Romy. Diantaranya, saya sendiri, Belly Bilalusalam, Haji Maman, Nina Lubena Samsudin dan Randhika. Lain kali jangan asal ngaku-ngaku tidak pernah memecat deh," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI yang dikenal sebagai loyalis Haji Lulung ini.

"Tapi, Aziz tidak usah panik apalagi baper. Setahu saya Haji Lulung belum pindah kok dari PPP. Itu kemaren sama Pak Zulkifli (Ketum PAN) cuma silaturrahmi antar dua sahabat saja. Jangan dikira acara mudik bersama di Masjid At Tiin, Minggu (17/6/2018) kemarin itu acaranya PAN atau PPP."

"Kemarin kan ada Fadli Zon, Rizal Ramli, dan beberapa tokoh lainnya. Masak kalau HL besok bareng SBY dianggapnya pindah ke Demokrat? hehe. Sudah lah, jangan gunda gulana, biasa-biasa saja," sambung Riano.

Dia menambahkan, yang tidak akan dilupakan oleh warga Jakarta adalah posisi Aziz sebagai Ahokers.

"Sayangnya jejak, dokumen, digital dan medsos tidak akan pernah bisa ditutupi dengan bantahan apapun," demikian Riano.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abdul Aziz sempat angkat suara perihal santernya kabar tentang bakal hengkangnya Abraham 'Lulung' Lunggana dari partai Ka'bah.

Dia mengaku, bahwa selama ini pihaknya tak pernah melakukan pemecatan terhadap Haji Lulung karena menolak mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

"Dalam catatan kami, pemecatan dilakukan oleh Sdr Djan Faridz, sebagaimana pernah diberitakan media beberapa waktu lalu," kata Aziz dalam keterangan rilisnya yang tersebar di kalangan awak media, beberapa saat tadi. [dem]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya