Berita

Foto: RMOL Jateng

Nusantara

Perbaikan DPT Tidak Jelas, Pilkada Jateng Wajib Ditunda

SENIN, 18 JUNI 2018 | 13:13 WIB | LAPORAN:

Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah masih tak jelas. Jika dipaksakan, kondisi ini diyakini akan menciderai pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Jawa tengah.

Ketua Tim Pemenangan Sudirman Said-Ida Fauziah, Abdul Wahid menjelaskan, hingga kini penyelesaian 3.714.209 DPT Pilkada Jateng bermasalah yang telah dilaporkan jajarannya ke KPU belum ada kejelasan.

"Sampai sekarang kami masih menunggu jawaban dari KPU Jateng. Padahal sudah kita laporkan jauh-jauh hari tapi belum ada tanda-tanda jawaban DPT bermasalah itu," kata Ketua DPD Gerindra Jateng ini, di rumahnya Joglo Aspirasi, Margoyoso, Kalinyamatan, Jepara, Senin (18/6).


Total potensi DPT Pilkada Jateng bermasalah yang dilaporkan Tim Pemenangan Sudirman-Ida sebanyak 3.714.209.

Angka itu merupakan sampel temuan di 11 daerah dari 35 kabupaten/kota se Jateng. DPT bermasalah itu terdiri dari pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, dan potensi pemilih invalid. Termasuk dugaan kloning data pemilih dari temuan KTP-el yang tercecer di Bogor.

Oleh karena itu, Abdul Wachid mendesak KPU Jateng serius menangani persoalan DPT bermasalah tersebut.

Jika sampai batas tanggal 25 Juni 2018, tidak ada muncul DPT yang valid maka pihaknya mendesak agar Pilkada Jateng ditunda.

"Deadline kita dua hari sebelum hari H harus ada penyempurnaan data DPT yang benar-benar valid. Kalau tidak Pilkada Jateng wajib ditunda. Kita ingin pilkada yang demokratis, berintegritas dan berkualitas," jelas anggota DPR RI ini seperti diberitakan RMOLJateng.

Wachid menambahkan, penundaan Pilkada Jateng jika data pemilih tak valid sangat mungkin dilakukan. Sebab, hal itu terkait dengan hak pilih warga Jateng yang memang berdaulat untuk memilih calon pemimpinnya.

"Hal ini juga disetujui oleh Bawaslu Jateng saat Tim Pemenangan Sudirman-Ida melaporkan data DPT bermasalah," tandasnya. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya