Berita

Enggartiasto Lukita/Net

Bisnis

Paksakan Impor Beras, Jokowi Harus Evaluasi Menteri Perdagangan

SABTU, 09 JUNI 2018 | 21:59 WIB | LAPORAN:

Indonesia Food Watch mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Menteri Perdagangan, Enggartyasto Lukita yang dengan ceroboh mengeluarkan kebijakan impor beras dengan dalih untuk keperluan stabilisasi harga.

Koordinator Nasional Indonesia Food Watch, Pri Menix Dey, evaluasi penting dilakukan lantaran harga beras hingga saat ini selama Ramadhan terpantau stabil. Bahkan, sampai dengan Lebaran nanti dipastikan harga beras justru turun bukan mengalami kenaikan.

"Harga rata-rata beras kualitas premium di tingkat penggilingan turun sebesar 0,01 persen menjadi sebesar Rp 9.524 per kilogram, dari bulan sebelumnya. Harga beras kualitas medium juga turun 0,33 persen menjadi Rp 9.190 per kilogram dari bulan sebelumnya. Sementara rata-rata harga beras kualitas rendah masih bertahan di kisaran Rp 9.002 per kilogram atau naik sebesar 0,11 persen di tingkat penggilingan,” jelasnya di Jakarta, Sabtu (9/6).


Di sisi lain, sambung Menix, melansir data Bulog per 7 Juni 2018, stok beras Bulog mencapai 1,52 juta ton dengan rincian  1,37 ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 144 ribu ton beras komersial. Adapun total penyerapan dalam negeri  telah mencapai 914 ribu ton.

"Realisasi impor beras per 28 Mei 2018 jumlahnya telah sebesar  561 ribu ton. Seharusnya ini tidak perlu terjadi. Di sini lah ada anomali yang membuktikan kebijakan impor beras oleh Mendag itu keliru alias gagal paham,” terangnya.

Dengan begitu, Menix menilai apa yang disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa harga pangan selama Ramadhan stabil karena sudah 2 hingga 3 bulan disiapkan stok mencapai 20 persen adalah benar.

Peran Satgas Pangan Mabes Polri pun berjalan sesuai harapan, yakni benar-benar mewaspadai atau memonitor beras setiap hari.

"Kami Indonesia Food Watch pun akan turut andil secara sukarela memantau permainan mafia beras. Kami dukung sikap tegas Menteri Amran dan Dirut Bulog, Budi Waseso dan Kapolri yang berkomitmen melindungi petani dan konsumen dari serangan beras impor,” ucapnya.

Terpisah, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Winarno Tohir menegaskan produksi pangan saat ini seperti padi melimpah. Namun, masuknya beras impor menyebabkan harga gabah petani saat ini turun, bulan Mei Rp 5.000 per kg sekarang Juni turun Rp 4.600 per kg.

"Jadi kebijakan Kementerian Perdagangan menganulir kinerja Kementerian Pertanian. Produksi naik jadi tidak ada artinya karena impor masuk,” tegasnya. [sam]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya