Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Bumiputera: CNN Indonesia Gagal Pahami Konteks Berita

SABTU, 09 JUNI 2018 | 18:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

CNN Indonesia gagal memahami konteks berita dan karakter lembaga keuangan yang sensitif terhadap isu negatif, apalagi institusi keuangan (non-bank) seperti Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang sedang dalam proses penyehatan.

Begitu dikatakan Adhie M Massardi, pengelola statuter AJB Bumiputera 1912 dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Sabtu (9/6).

Hal yang sama diutarakannya di hadapan tim Dewan Pers yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar dalam sidang perdana yang menyoal pengaduan Bumiputera atas serangkaian berita yang ditayangkan CNN Indonesia, baik TV maupun Online, di Gedung Dewan Pers, Kebun Sirih, Jakarta Pusat, kemarin.


Kepada Dewan Pers, Adhie bilang Bumiputera memang sedang dalam pengawasan langsung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menugaskan Pengelola Statuter (PS) untuk melakukan restrukturisasi guna penguatan (penyehatan) institusi asuransi swasta nasional tertua itu, yang sejak beberapa tahun terakhir ini bermasalah akibat mismatch manajemen.

Kehadiran PS di Bumiputera, selain secara strategis untuk memberikan umbrella of confidence bagi perusahaan,  juga untuk memberikan jaminan hak-hak pemegang polis, menyelamatkan legacy Bumiputera sebagai ‘sayap ekonomi’ gerakan kebangsaan Budi Utomo, mempertahankan karyawan dan ribuan mitra kerja, serta memperbaiki tata kelola perusahaan.

"Tapi karena nasabah Bumiputera itu kelas jumbo, lebih dari 5 juta pemegang polis, setiap langkah penguatan harus dilakukan secara hati-hati, karena tingkat sensitivitasnya tinggi,” jelas Adhie.

Itulah sebabnya, kata Adhie, Komisi XI DPR-RI merasa perlu ikut melakukan pengawasan dengan menyelenggarakan Panja Bumiputera. Tapi karena sifatnya yang sensitif itu, rapat-rapat Komisi XI dengan OJK dan Bumiputera selalu dilakukan secara tertutup, guna menghindari misleadingdalam pemberitaan.

"Dalam konteks inilah serangkaian berita yang ditayangkan CNN Indonesia banyak melakukan kesalahan fatal, karena itu bisa dikategorikan menghalang-halangi upaya penyehatan Bumiputera yang dilakukan oleh negara yang direpresentasikan oleh OJK, dan ini ada pasal pidananya” jelasnya.

Contohnya, tambah Adhie, ketika Bumiputera membatalkan perjanjian dengan investor, karena dalam perjalanannya ada beberapa hal yang kalau diteruskan bisa merugikan Bumiputera, CNN memberitakan dengan tagline "Bumiputera Gagal Diselamatkan!”.  

"Tentu saja berita ini meresahkan pemagang polis, dan mendorong nasabah melakukan surender, membatalkan kontrak," sambungnya.

Di lain waktu, tanpa konfirmasi, CNN memberitakan "3000 Karyawan Telkom Ancam Tebus Polis AJB Bumiputera”. Akibatnya, beberapa BUMN yang pensiun karyawannya diasuransikan di Bumiputera, seperti Jasa Marga, direksinya merasa perlu minta penjelasan Bumiputera.

"Tapi undangan 'minta penjelasan' yang dibocorkan ke CNN melahirkan berita yang lebih vulgar yang juga ditayangkan dalam running text CNN TV: 'Giliran Jasa Marga Persoalkan Klaim ke AJB Bumiputera'," jelas Adhie.

"Keyakinan bahwa CNN Indonesia dalam pemberitaan tentang Bumiputera terindikasi dilandasi black intention (niat buruk) selain nara sumbernya tidak kompeten juga memakai dokumen rahasia perusahaan yang dilindungi dan dikecualikan oleh UU Keterbukaan Informasi Publik."

Ada juga, kata Adhie, pemberitaan tentang Bumiputera yang benar-benar merendahkan kredibilitas CNN sebagai media berkelas internasional. Yaitu diberitakannya pemecatan karyawan setingkat junior officer karena sering bertindak indisipliner.

"Kalau yang di-PHK itu pejabat strategis, dan berada di pihak yang benar, beritanya masih masuk akal, tapi ini CNN memberitakan karyawan biasa yang di-PHK karena tindakan indisipliner, tentu ada tujuan lain yang layak dicurigai,” tandasnya. [sam]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya