Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Penyegelan Pulau Reklamasi Oleh Anies Membuka Borok Jokowi-Ahok

KAMIS, 07 JUNI 2018 | 18:26 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Langkah Gubernur DKI Anies Baswedan menyegel sejumlah bangunan di Pulau D hasil reklamasi teluk Jakarta diapresiasi. Anies terbukti berani menegakkan aturan meskipun harus berhadap-hadapan dengan pengusaha bermodal besar.

Apresiasi antara lain disampaikan Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P. Simanjuntak. Dia menekankan bahwa sejatinya negara harus berwibawa dan tidak tunduk pada kepentingan pengembang besar.

"Mereka para pelanggar hukum itu sebenarnya hanya piece of cake, tidak ada apa-apanya bagi Negara. Kalau saja ada pejabat yang takut kepada mereka, pasti ada udang di balik batu," kata Bastian melalui pesan elektronik kepada redaksi, Kamis (7/6).


Dia mengatakan penyegelan bangunan di Pulau D reklamasi yang dilakukan Anies adalah bukti bahwa selama ini Jokowi dan Ahok membiarkan pengembang ugal-ugalan melanggar aturan. Mereka berani membangun pulau dan bangunan tanpa izin yang lengkap. Karenanya, kata dia, wajar jika masyarakat mencurigai ada kolusi  antara pemerintah Jokowi dan Ahok dengan pengembang reklamasi.

"Apalagi pada tahun 2017 lalu kelihatan sekali pemerintah Jokowi membela pengembang reklamasi ketika Gubernur Anies bertindak tegas menghentikan pembangunan Pulau reklamasi," kata Bastian.

Atas kebijakan Anies ini, menurut dia, masyarakat yang selama ini sudah terlalu mengidolakan Jokowi dan Ahok sebagai sosok heroik pembela kepentingan rakyat dan negara, harus merubah persepsinya. Hari ini terbukti Jokowi dan Ahok selama ini membiarkan pengembang bebas membangun pulau reklamasi dan ruko-rukonya tanpa izin. Akibatnya negara jadi tidak berwibawa dan seolah-olah takut pada pengembang meskipun melanggar aturan.

"Kepentingan rakyat dan negara harus dikedepankan, tidak boleh dikorbankan," tukas Bastian.[dem]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya