Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Penyegelan Pulau Reklamasi Oleh Anies Membuka Borok Jokowi-Ahok

KAMIS, 07 JUNI 2018 | 18:26 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Langkah Gubernur DKI Anies Baswedan menyegel sejumlah bangunan di Pulau D hasil reklamasi teluk Jakarta diapresiasi. Anies terbukti berani menegakkan aturan meskipun harus berhadap-hadapan dengan pengusaha bermodal besar.

Apresiasi antara lain disampaikan Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P. Simanjuntak. Dia menekankan bahwa sejatinya negara harus berwibawa dan tidak tunduk pada kepentingan pengembang besar.

"Mereka para pelanggar hukum itu sebenarnya hanya piece of cake, tidak ada apa-apanya bagi Negara. Kalau saja ada pejabat yang takut kepada mereka, pasti ada udang di balik batu," kata Bastian melalui pesan elektronik kepada redaksi, Kamis (7/6).


Dia mengatakan penyegelan bangunan di Pulau D reklamasi yang dilakukan Anies adalah bukti bahwa selama ini Jokowi dan Ahok membiarkan pengembang ugal-ugalan melanggar aturan. Mereka berani membangun pulau dan bangunan tanpa izin yang lengkap. Karenanya, kata dia, wajar jika masyarakat mencurigai ada kolusi  antara pemerintah Jokowi dan Ahok dengan pengembang reklamasi.

"Apalagi pada tahun 2017 lalu kelihatan sekali pemerintah Jokowi membela pengembang reklamasi ketika Gubernur Anies bertindak tegas menghentikan pembangunan Pulau reklamasi," kata Bastian.

Atas kebijakan Anies ini, menurut dia, masyarakat yang selama ini sudah terlalu mengidolakan Jokowi dan Ahok sebagai sosok heroik pembela kepentingan rakyat dan negara, harus merubah persepsinya. Hari ini terbukti Jokowi dan Ahok selama ini membiarkan pengembang bebas membangun pulau reklamasi dan ruko-rukonya tanpa izin. Akibatnya negara jadi tidak berwibawa dan seolah-olah takut pada pengembang meskipun melanggar aturan.

"Kepentingan rakyat dan negara harus dikedepankan, tidak boleh dikorbankan," tukas Bastian.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya