Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Penyegelan Pulau Reklamasi Oleh Anies Membuka Borok Jokowi-Ahok

KAMIS, 07 JUNI 2018 | 18:26 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Langkah Gubernur DKI Anies Baswedan menyegel sejumlah bangunan di Pulau D hasil reklamasi teluk Jakarta diapresiasi. Anies terbukti berani menegakkan aturan meskipun harus berhadap-hadapan dengan pengusaha bermodal besar.

Apresiasi antara lain disampaikan Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) Bastian P. Simanjuntak. Dia menekankan bahwa sejatinya negara harus berwibawa dan tidak tunduk pada kepentingan pengembang besar.

"Mereka para pelanggar hukum itu sebenarnya hanya piece of cake, tidak ada apa-apanya bagi Negara. Kalau saja ada pejabat yang takut kepada mereka, pasti ada udang di balik batu," kata Bastian melalui pesan elektronik kepada redaksi, Kamis (7/6).


Dia mengatakan penyegelan bangunan di Pulau D reklamasi yang dilakukan Anies adalah bukti bahwa selama ini Jokowi dan Ahok membiarkan pengembang ugal-ugalan melanggar aturan. Mereka berani membangun pulau dan bangunan tanpa izin yang lengkap. Karenanya, kata dia, wajar jika masyarakat mencurigai ada kolusi  antara pemerintah Jokowi dan Ahok dengan pengembang reklamasi.

"Apalagi pada tahun 2017 lalu kelihatan sekali pemerintah Jokowi membela pengembang reklamasi ketika Gubernur Anies bertindak tegas menghentikan pembangunan Pulau reklamasi," kata Bastian.

Atas kebijakan Anies ini, menurut dia, masyarakat yang selama ini sudah terlalu mengidolakan Jokowi dan Ahok sebagai sosok heroik pembela kepentingan rakyat dan negara, harus merubah persepsinya. Hari ini terbukti Jokowi dan Ahok selama ini membiarkan pengembang bebas membangun pulau reklamasi dan ruko-rukonya tanpa izin. Akibatnya negara jadi tidak berwibawa dan seolah-olah takut pada pengembang meskipun melanggar aturan.

"Kepentingan rakyat dan negara harus dikedepankan, tidak boleh dikorbankan," tukas Bastian.[dem]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Peristiwa Anak Bunuh Diri di NTT Coreng Citra Indonesia

Selasa, 03 Februari 2026 | 05:38

SPPG Purwosari Bantah Kematian Siswi SMAN 2 Kudus Akibat MBG

Selasa, 03 Februari 2026 | 05:20

Perdagangan Lesu, IPC TPK Palembang Tetap Tunjukkan Kinerja Positif

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:59

Masalah Haji yang Tak Kunjung Usai

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:42

Kilang Balongan Perkuat Keandalan dan Layanan Energi di Jawa Barat

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:21

Kemenhub: KPLP Garda Terdepan Ketertiban Perairan Indonesia

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:59

BMM dan Masjid Istiqlal Luncurkan Program Wakaf Al-Qur’an Isyarat

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:40

Siswa SD Bunuh Diri Akibat Pemerintah Gagal Jamin Keadilan Sosial

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:13

Menguak Selisih Kerugian Negara di Kasus Tata Kelola BBM

Selasa, 03 Februari 2026 | 02:59

Rencana Latihan AL Iran, China dan Rusia Banjir Dukungan Warganet RI

Selasa, 03 Februari 2026 | 02:40

Selengkapnya