Pemerintah saat ini begitu menggebu-gebu untuk lebih meningkatkan kemampuan pelabuhan dalam memberikan pelayanan, serta memudahkan pengangkutan barang supaya lancar. Termasuk dengan adanya pembangunan Pelabuhan Probolinggo yang bertaraf internasional.
"Pemerintah sekarang sedang gencar membangun infrastruktur, termasuk tol laut. Kenapa? Kita infrastruktur jauh ketinggalan termasuk di ASEAN," kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal (Purn) Agum Gumelar saat acara buka puasa di kediamannya sekaligus MoU antara PT Wahyu Samudera Indah, Pemda Jawa Timur dengan Pelabuhan Jangkar sebagaimana rilis yang diterima redaksi, Selasa (5/6).
Menteri Perhubungan era Gus Dur tersebut menjelaskan, di negeri ini banyak infrastruktur yang belum dibangun, dan banyak daerah terpencil, terisolir dan daerah surplus namun tidak bisa dipasarkan. Karena itulah, pemerintah Jokowi membangun infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan agar mampu meningkatkan potensi ekonomi.
Dan untuk membangun infrastruktur besar biayanya membutuhkan biaya sekitar Rp 5.500-Rp 6.000 triliun. "Untuk mencari dari mana uangnya?"
"Oleh karenanya diperlukan bantuan, dan dibacalah peta dunia. Negara-negara mana yang mampu membantu. Negara pertama China (RRC) dan Jepang. Seluruh negara ASEAN itu orientasinya ke China. Jadi itu tidak salah," tegasnya.
Agum pun memuji pembangunan Pelabuhan Probolinggo bekerja sama dengan PT Wahyu Samudera Indah yang saat ini merupakan satu-satunya perusahaan yang membangun pelabuhan di Dubai.
Direktur Pengembangan dan Usaha Pelabuhan Probolinggo Kemal Heryandri mengatakan, pembangunan Pelabuhan Probolinggo dilakukan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah melalui APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sejak tahun 2008 Pemprov Jatim telah mengalokasikan dana APBD senilai lebih dari Rp 300 miliar untuk membangun infrastruktur pelabuhan Probolinggo, seperti reklamasi, pembangunan trestle, dermaga, gudang, lapangan penumpukan dan gedung kantor.
Kemal memaparkan, total luas lahan Pelabuhan Probolinggo adalah 23,12 hektar, di mana seluas 20,4 hektar berupa lahan hasil reklamasi.
Menurutnya, pelabuhan Probolinggo sangat membantu mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya karena mampu membantu mengurangi biaya transportasi di wilayah Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya, sehingga ongkos transportasinya jadi lebih efisien hingga 32 persen.
Awalnya, Pelabuhan Probolinggo dibangun dan dikembangkan dengan tujuan sebagai cadangan sistem transportasi Provinsi Jawa Timur akibat bencana lumpur Lapindo.
Namun dalam perkembangannya, pelabuhan ini mampu berperan lebih dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi. Hal itu dibuktikan dengan perkembangan arus bongkar muat barang di Pelabuhan Probolinggo yang cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Total volume bongkar muat pada tahun 2016 sebesar 432.578 ton. Kemudian pada Juli 2017 jumlah itu meningkat 80.70 persen persen menjadi 781.706 ton, dengan jumlah kedatangan kapal (ship call) 300 unit pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 362 pada tahun 2017 atau mengalami pertumbuhan peningkatan sebesar 20,67 persen.
Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Pelabuhan Probolinggo maka BUMD PT Delta Artha Bahari Nusantara(PT. DABN) akan bekerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan PT. Wahyu Samudra Indonesia (WSI). MOU antara PT. DABN dan PT.WSI telah ditanda tangani di Malang pada tanggal 20 Maret 2018, sedangkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ditanda tangani pada tanggal 4 Juni 2018 di Jakarta.
"Badan Usaha Pelabuhan PT. Wahyu Samudra Indah adalah Badan Usaha Pelabuhan murni swasta yang bergerak di bidang pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan, PT.WSI telah mendapatkan konsesi pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum pada tanggal 27 Oktober 2017 dan merupakan pemegang konsesi pelabuhan swasta pertama di Indonesia," tuturnya.
[wid]
