Utang Untuk Pariwisata Tak Lazim, Jokowi Harus Batalkan!

Langkah pemerintah yang baru-baru ini kembali berutang ke Bank Dunia, dinilai kalangan aktivis sebagai bentuk nyata dari sebuah kemalasan.

Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah kebanyakan berutang.

"Saya rasa kita sudah over load soal utang ini," tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/6).

Diketahui, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman 300 juta dolar Amerika Serikat untuk Indonesia.

Utang tersebut ditujukan untuk meningkatkan prasarana dan pelayanan dasar yang relevan dengan pariwisata, serta memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan kepariwisataan dan menarik investasi swasta ke Indonesia. Hal ini ditegaskannya sebagai kemalasan rezim Jokowi.

"Tidaklah lazim untuk hutang buat pariwisata. Ini terbukti ini rezim tidak kreatif untuk menggali potensi yang ada. Harusnya sumber keuangan dalam negeri sudah cukup bila rezim tidak malas dan lebay," ketus Andrianto yang juga aktivis mahasiswa pada reformasi tahun 98 ini.

Melihat adanya ketidaklaziman tersebut, Andrianto menduga bahwa bisa saja ada mafia yang bermain dibelakang utang pemerintah itu.

"Jangan sampel aroma mafia hutang yang bermain dalam hal fee untuk gelontoran utang. Ini gede lho," duga dia.

Karenanya, dia mendesak pemerintah untuk segera membatalkan utang tersebut.

"Saya minta pemerintah batalkan utang pariwisata ini, juga utang-utang yang akan dilakukan. Distop dulu sampai Pilpres 2019," pungkasnya. [fiq]