Berita

Bisnis

Dua Menteri Ini Harus Turun Tangan Atasi Ancaman Mogok Pilot Garuda

MINGGU, 03 JUNI 2018 | 22:19 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Manajemen PT Garuda Indonesia harus bersikap serius dalam menanggapi ancaman mogok para pilot maskapai BUMN pada musim mudik mendatang. Sebab ancaman itu bukan yang pertama sehingga mengindikasikan persoalan krusial antara manajemen dengan pilot tak terselesaikan.

Demikian disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Berdasar catatan Bambang, setidaknya ada beberapa aksi mogok pilot Garuda Indonesia yang menuntut kenaikan gaji.

Aksi mogok pertama pilot Garuda pada 1980. Selanjutnya aksi mogok pilot Garuda terulang pada 2003 dan 2011. Tuntutan kenaikan gaji yang tak dipenuhi manajemen Garuda Indonesia membuat pilot mengancam melakukan aksi mogok.


"Tuntutan kenaikan gaji adalah hak setiap karyawan Garuda Indonesia. Begitu pula dengan aksi mogok kerja. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan pun, mogok kerja masih dibenarkan sebagai bagian hak para pekerja," kata Bambang beberapa saat lalu (Minggu, 3/6).

Hanya saja, Bambang menyayangkan jika aksi mogok kerja para pilot Garuda dilakukan saat arus mudik Lebaran. Sebab, hal itu akan mengganggu pelayanan publik dalam melakukan aktivitas mudik lebaran. Selain itu, aksi mogok pilot Garuda Indonesia juga berpotensi melanggar Undang-undang (UU)  Penerbangan dan UU Perlindungan Konsumen. Dalam kedua UU tersebut diatur konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam menggunakan jasa penerbangan.

"Jika mogok kerja pilot Garuda jadi dilakukan maka jelas akan merugikan para konsumen," tutur Bamsoet.

Karena itu Bamsoet mendorong manajemen Garuda bisa segera menyelesaikan persoalan itu secepat mungkin. Menurutnya, manajemen dan serikat pekerja Garuda harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Bamsoet juga mengatakan, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan harus turun tangan untuk ikut mengatasi persoalan itu.

"Perundingan tripatrit antara serikat pekerja Garuda, manajemen Garuda dan Kementerian BUMN harus segera dilakukan," tegasnya.

Legislator Golkar itu menegaskan, perundingan untuk membuka saluran komunikasi yang selama ini tersumbat harus mengedepankan semangat untuk mencari solusi. Bamsoet juga meminta masing-masing pihak tidak saling menyalahkan.[dem]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya