Berita

Bisnis

Dua Menteri Ini Harus Turun Tangan Atasi Ancaman Mogok Pilot Garuda

MINGGU, 03 JUNI 2018 | 22:19 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Manajemen PT Garuda Indonesia harus bersikap serius dalam menanggapi ancaman mogok para pilot maskapai BUMN pada musim mudik mendatang. Sebab ancaman itu bukan yang pertama sehingga mengindikasikan persoalan krusial antara manajemen dengan pilot tak terselesaikan.

Demikian disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Berdasar catatan Bambang, setidaknya ada beberapa aksi mogok pilot Garuda Indonesia yang menuntut kenaikan gaji.

Aksi mogok pertama pilot Garuda pada 1980. Selanjutnya aksi mogok pilot Garuda terulang pada 2003 dan 2011. Tuntutan kenaikan gaji yang tak dipenuhi manajemen Garuda Indonesia membuat pilot mengancam melakukan aksi mogok.


"Tuntutan kenaikan gaji adalah hak setiap karyawan Garuda Indonesia. Begitu pula dengan aksi mogok kerja. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan pun, mogok kerja masih dibenarkan sebagai bagian hak para pekerja," kata Bambang beberapa saat lalu (Minggu, 3/6).

Hanya saja, Bambang menyayangkan jika aksi mogok kerja para pilot Garuda dilakukan saat arus mudik Lebaran. Sebab, hal itu akan mengganggu pelayanan publik dalam melakukan aktivitas mudik lebaran. Selain itu, aksi mogok pilot Garuda Indonesia juga berpotensi melanggar Undang-undang (UU)  Penerbangan dan UU Perlindungan Konsumen. Dalam kedua UU tersebut diatur konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam menggunakan jasa penerbangan.

"Jika mogok kerja pilot Garuda jadi dilakukan maka jelas akan merugikan para konsumen," tutur Bamsoet.

Karena itu Bamsoet mendorong manajemen Garuda bisa segera menyelesaikan persoalan itu secepat mungkin. Menurutnya, manajemen dan serikat pekerja Garuda harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Bamsoet juga mengatakan, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan harus turun tangan untuk ikut mengatasi persoalan itu.

"Perundingan tripatrit antara serikat pekerja Garuda, manajemen Garuda dan Kementerian BUMN harus segera dilakukan," tegasnya.

Legislator Golkar itu menegaskan, perundingan untuk membuka saluran komunikasi yang selama ini tersumbat harus mengedepankan semangat untuk mencari solusi. Bamsoet juga meminta masing-masing pihak tidak saling menyalahkan.[dem]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya