BEREDAR secara terbatas tulisan tokoh senior Partai Golkar Zainal Bintang (ZB). ZB mengatakan cukup kuat kemungkinan calon wakil presiden (Cawapres) Jokowi di Pilpres 2019 dari Partai Golkar, yaitu Jusuf Kalla atau Airlangga Hartarto.
Tentang kemungkinan JK menjadi cawapres Jokowi disebut oleh sekurangnya tiga politisi tingkat atas DPP PDIP: Puan Maharani, Ahmad Basarah dan Maruarar Sirait. Bahkan ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengajukan uji materi Pasal 167 UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusk agar JK bisa menjadi cawapres Jokowi 2019. Belakangan muncul isu JK ingin maju lagi sebagai cawapres pada Pilpres mendatang untuk mengamankan berbagai kepentingan elit politik yang sedang berkuasa.
Namun banyak ahli hukum Tata Negara yang menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin karena JK sudah dua kali menjabat sebagai wapres. Walaupun tidak berturut-turut. Ahli hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Refly Harun menyatakan JK tidak mungkin menjadi cawapres Jokowi 2019 karena sudah dua kali menjabat sebagai wapres. Jika terjadi maka hal itu bertentangan dengan UUD 45 Pasal 7. Kecuali kalau JK tidak menyelesaikan masa jabatannya satu periode ini. Itupun bisa diperdebatkan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqi juga mengatakan hal yang sama. Demikian pula ahli hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, Jimmy Z Usfunan dari Universitas Udayana, Bayu Dwi Anggono dari Universitas Djember. Sementara Yusril Ihza Mahendra berpendapat uji materi yang diajukan 'pendukung JK' sulit dikabulkan oleh MK.
Melihat banyaknya para ahli hukum tata negara yang menolak kemungkinan JK jadi cawapres Jokowi karena bertentangan dengan Pasal 7 UUD 45, JK tidak mungkin menjadi cawapres Jokowi 2019. MK hanya mempunyai kewenangan untuk menguji kesesuaian UU dan perundangan di bawahnya terhadap UUD 45 namun MK sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD 45.
Pasal 7 UUD 45 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya bisa dua kali masa jabatan tanpa menyebut berturut-turut atau tidak (artinya dua kali yang tidak berturut-turut pun tidak bisa dilanjutkan untuk yang ke ketiga kalinya) , tidak bisa diubah tanpa melalui amandemen UUD 45. Sedangkan melaksanakan amandemen UUD 45 amat sangat sulit diwujudkan.
Airlangga Hartarto, ketum Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja, juga disebut atau didorong setidaknya oleh sebagian pengurus Golkar untuk menjadi cawapres. Jokowi sendiri seolah-olah sengaja menggoda publik dengan beberapa kali tampil bersama Airlangga yang mengesankan mempunyai hubungan dekat, bahkan juga dengan memakai baju kuning yang merupakan warna simbolik Golkar.
Tetapi Jokowi juga beberapa kali tampil mesra di depan publik dengan Muhaimin Iskandar, ketum PKB yang rajin mensosialisasikan dirinya jadi cawapres. Jokowi juga pernah tampil di depan publik dengan Romahurmuzy, ketum PPP yang juga disebut oleh media mempunyai kans untuk menjadi cawapres Jokowi
.
Secara hitungan politik sangat sulit Airlangga Hartarto untuk menjadi cawapres Jokowi karena dua hal. Pertama AH (Airlangga Hartarto) baru pertama kali menjadi menteri, belum pernah berprestasi, bahkan belum pernah terlihat visinya tentang pembangunan industri kita yang sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju di Asia dan bahkan bila dibandingkan dengan pembangunan industri di jaman Orde Baru.
AH juga belum pernah menjabat sebagai Menko.
Kedua, yang lebih berat lagi, Partai Golkar adalah 'pendatang baru' sebagai partai pendukung Jokowi. Golkar bersama-sama dengan PAN dan PKB baru sekitar 2016 mendukung Jokowi dan mendapat hadiah kursi menteri. Sebelumnya pada Pilpres 2014 mereka bertiga mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Selain itu Golkar sendiri saat ini sedang mengalami anjloknya elektabilitas akibat perpecahan-perpecahan di dalam dan terlibatnya Setya Novanto dalam korupsi skala besar E-KTP dan baru divonis 15 tahun oleh Pengadilan Tipikor. Hal seperti ini menghancurkan citra Golkar di mata masyarakat. Karena itu justru Golkar yang berkepentingan untuk menaikkan citranya dengan "menempelkan diri" ke Jokowi. Berbagai usaha dilakukan Golkar antara lain mengisukan AH akan menjadi cawapres Jokowi, membuat markas GoJo (Golkar-Jokowi) dan sebagainya, untuk memanfaatkan "aura" Jokowi.
Tetapi menurut hemat saya, cawapres Jokowi di 2019 tidak mungkin berasal dari partai politik. Selain karena kurangnya kompetensi, track record, visi untuk bangsa yang dibawa calon-calon dari partai politik, juga akan menimbulkan kompleksitas masalah, menimbulkan kegaduhan satu partai dengan yang lainnya karena ada partai yang baru mendukung Jokowi, ada yang sudah lama, ada partai yang lebih besar, dan ada yang lebih kecil. Kegaduhan-kegaduhan itu akan sangat mengganggu kinerja Kabinet yang akan datang.
Secara kebutuhan obyektif yang diperlukan oleh Jokowi untuk mendampinginya pada Pilpres 2019 adalah yang bisa mengatasi masalah berat yang dihadapi banga saat ini dan di masa depan seperti masalah ekonomi, rupiah tembus 14.000 per dolar AS dan masih bisa naik terus dengan adanya gejolak ekonomi di Italia dan penaikan suku bunga di AS, pertumbuhan ekonomi yang rendah hanya 5% yang sudah memasuki tahun keenam dan tidak mampu menyerap angkatan kerja baru, harga sembako yang stabil tinggi sehingga memberatkan kehidupan rakyat, pengangguran yang dibebani serbuan tenaga kerja asing, dan masalah-masalah ekonomi lainnya.
Kebutuhan Jokowi untuk didampingi ekonom handal, punya segudang prestasi dan track record yang cemerlang sangat besar. Apalagi kalau kita mau mengejar kemajuan negara-negara Asia seperti Korea Selatan, Taiwan, Cina, Malaysia, Singapura dan negara lain. Pertumbuhan ekonomi kita harus tinggi, 9-10% pertahun.
[***]Penulis adalah analis, tinggal di Jakarta
