Kawasan Maghribi membutuhkan Libya yang stabil. Kerajaan Maroko dengan senang hati akan memberikan bantuan yang memungkinkan perdamaian dan stabilitas di negara yang pernah dipimpin Kolonel Muamar Khadafi itu.
Komitmen ini disampaikan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Maroko Nasser Bourita dalam konferensi mengenai krisis Libya di Paris, Prancis hari Selasa lalu (29/5).
Kepada peserta konferensi, Bourita menyampaikan salam dari Raja Muhammad VI yang terus mengikuti dari dekat perkembangan situasi di Libya. Juga dikatakan olehnya bahwa Raja Muhammad VI memberikan dukungan penuh pada penyelenggaraan konferensi mengenai Libya itu.
Maroko dan Libya berada di kawasan Afrika Utara. Maroko tercatat sebagai satu-satunya negara Afrika Utara yang berhasil selamat dari apa yang disebut sebagai Musim Semi Arab atau Arab Spring yang berawal dari Tunia pada 2011. Situasi ini dimungkinan karena Maroko telah jauh-jauh hari sebelumnya menjalankan agenda reformasi demokrasi secara damai dan berkeadilan.
Menlu Bourita menambahkan, bahwa konferensi untuk membahas nasib Libya dilakukan pada waktu yang tepat. Kekerasan dan konflik di Libya harus segera diakhiri.
"Motivasi kami adalah melipatkgandakan upaya kita untuk mendekatkan kembali masyarakat Libya satu dengan lainnya," ujar Bourita.
Dia juga menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kemampuan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Libya, Ghassan Salame, yang dinilainya berhasil mencapai solusi bersama untuk mengakhiri konflik.
Libya akan menggelar pemilihan umum pertama setelah era Kadafi pada akhir tahun ini.
"Maroko akan berada di sisi Libya dan rakyatnya. Kami tidak memiliki agenda tersembunyi ataupun kepentingan, selain agar Libya kembali ke jalan perdamaian. stabilitas dan pembangunan," ujar Menlu Bourita.
Konferensi yang diselenggarakan PBB itu dihadiri sejumlah pejabat dari 20 negara, termasuk Amerika Serikat.
Empat pejabat tinggi Libya, yakni Panglima Angkatan Bersenjata Libya, Marshal Khalifa Belqasim Haftar, Ketua DPR Libya Tobruk Aguila Saleh, Ketua Dewan Presiden Libya Fayez Al Sarraj, serta Presiden Dewan Tinggi Libya Khaled Mechri.
Mereka sepakat bekerjasama dengan PBB untuk menegakkan pemilihan umum yang kredibel dan aman pada tanggal 10 Desember mendatang, serta untuk menghormati hasil pemilihan.
[dem]
