Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) mendorong DPR RI segera menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah menyusul insiden tercecernya ribuan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau KTP-el.
Presiden Geprindo, Bastian P. Simanjuntak menegaskan, insiden itu menunjukkan ada ancaman serius bagi Indonesia.
"Ini bukan soal oposisi versus pemerintah. Ini demi keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Kami meminta dua per tiga anggota DPR harus bersepakat menggunakan hak menyatakan pendapat dengan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi," ujar Bastian P Simanjuntak di Jakarta.
Sekali lagi, Bastian menegaskan, anggota DPR jangan menganggap permasalahan ini antara partai oposisi dengan partai pro pemerintah. Ini bukanlah persoalan menang atau kalah dalam Pilkada 2018 atau Pemilu 2019 nanti.
"Ini adalah permasalahan luar biasa yang menyangkut keselamatan negara. Soalnya, KTP-el merupakan identitas Warga Negara Indonesia yang harus dijaga kerahasiaannya, sehingga dalam hal penanganan pengirimannya yang katanya rusak, harus ditangani dengan pengamanan yang ketat," tegasnya.
Hingga saat ini, lanjut dia, masih misterius berapa ribu E-KTP sebenarnya yang diangkut oleh truk pengangkut. Sebab, menurut Bastrian, logikanya jika satu kardus jatuh dari truk dengan bak terbuka, berarti posisinya berada di tumpukan paling atas.
"Artinya masih banyak kardus di dalam bak alias truk pengangkut penuh dengan kardus berisi KTP-el," katanya.
Anehnya, menurut dia, polisi malah terkesan terburu-buru menyimpulkan tidak ada pelanggaran hukum atas kejadian itu.
"Seperti ada yang ditutup-tutupi," tengarainya.
Sejak awal KTP-el sudah mengalami banyak persoalan besar yangt melibatkan orang-orang 'besar'. Bastian menyebut mulai dari soal biaya yang di-mark up, chip KTP-el yang tidak berfungsi (KTP plastik), server KTP-el yang ditempatkan di luar negeri, uplikasi KTP-el "aspal" yang dikirim dari Vietnam, dan seterusnya.
"Anehnya, pemerintah Jokowi sepertinya tidak pernah serius untuk mengungkap secara tuntas segala persoalan yang menyangkut KTP-el," katanya.
Ia mengingatkan, jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi atas lemahnya kemananan terkait data kependudukan KTP-el demi tujuan politik tertentu. "Ini sangat berbahaya dan bisa mengancam keselamatan negara," tegasnya.
Dalam situasi tidak tuntasnya penanganan KTP-el, menurut dia, maka sudah sewajarnya DPR menyatakan sikap dengan menggunakan haknya untuk tidak percaya lagi kepada pemerintah.
"Empat tahun pemerintah Jokowi berkuasa, faktanya pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan KTP-el. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus bersuara atas nama rakyat, karena rakyat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah," pungkas Bastian.
[wid]
