Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menolak politik elektoral yang mengancam keselamatan rakyat dan lingkungan.
Dalam peringatan Hari Anti Tambang 2018, Direktur Ekskutif Nasional Jatam, Merah Johansyah mengingatkan, selama ini tambang telah menjadi tunggangan politik.
"Bersihkan demokrasi Indonesia dari jejak busuk industri tambang dan ekstraktif," tegas Merah melalui siaran pers di Jakarta.
Dengan tegas, Jatam menolak berpartisipasi pada Pilkada serentak 2018 serta pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang, jika tidak ada jaminan perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap rakyat.
Dia menyampaikan, penggusuran rumah, halaman, kebun dan sawah sebagai sumber dan alat produksi rakyat atas nama pertumbuhan ekonomi nasional masih terus dilakukan. Tindakan penggusuran itu, menurut Merah, dipaksakan.
"Dilakukan lewat perluasan perkebunan skala raksasa, tambang-tambang mineral, tambang-tambang batubara, serta penggalian pasir dan batu di wilayah tangkapan air dan badan-badan sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan," paparnya.
Bagi Jatam, lanjut dia, proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia tidak ada gunanya. Hal itu semakin nyata jika tidak ada niat dan kemauan politik dari para kontestan Pilkada serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres tahun 2019, untuk membongkar dan menuntaskan tunggakan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia (HAM).
Sementara itu, Kepala Kampanye Jatam, Melky Nahar menuturkan, sejak Orde Baru berkuasa, negara sudah seringkali tampil sebagai oligarki-predator ekonomi dan politik yang mengakumulasi jaringan bisnis dan politik.
Jaringan bisnis dan politik ini selain melibatkan aktor-aktor politik di birokrasi dengan melibatkan para pemilik modal yang menjadi kroni atau klien bisnis.
"Kini kekuasaan oligarki predatoris tersebut telah menguasai sumber-sumber ekonomi dan politik melalui struktur jaringan bisnis dan politik antara negara dan modal dalam pola hubungan saling menguntungkan," ujar Melky.
Dia mengatakan, proses demokrasi seperti Pilkada, Pileg dan Pilpres merupakan salah satu celah yang selalu dimanfaatkan para aktor politik dan pemilik modal tersebut.
"Tujuannya jelas, untuk mendapatkan jaminan kenyamanan dan keberlangsungan investasi di berbagai daerah di Indonesia,†katanya.
Melky menyebutkan, salah satu pendekatan yang sudah menjadi pengetahuan umum adalah dengan menunggangi dan mengendalikan para kandidat melalui pembiayaan pencalonan dan kampanye sebagai praktik ijon politik.
"Modal finansial untuk kebutuhan politik Pilkada, Pileg dan Pilpres ditebus dengan jaminan politik untuk pemberian ataupun pengamanan konsesi perizinan," lanjutnya.
Menurut dia, fenomena-fenomena itu sudah sering terjadi. Hanya saja berlangsung dalam ruang tertutup, luput dari pantauan penegak hukum dan publik luas.
Jatam, kata dia, memiliki data valid tentang keterlibatan sejumlah politisi dan pengusaha dalam permainan itu.
"Deretan contoh kasus yang menunjukkan persekongkolan antara pemilik modal dan politisi, atau apa yang sering disebut sebagai ijon politik, itu nyata terjadi," ujar Melky.
Melky memaparkan, sepanjang 2017 dan 2018, Jatam mencatat terdapat 170 izin tambang baru yang diterbitkan para kepala daerah. "Tren peningkatan izin tambang di tahun politik ini cenderung terkait kepentingan pembiayaan kampanye melalui ijon politik," ujarnya.
Pesta elektoral yang memilih wakil rakyat di legislatif maupun eksekutif, dan seyogyanya bertujuan untuk membawa kesejahteraan, justru meningkatkan laju krisis sosial ekologis. Bahkan, menurut dia, hanya dimanfaatkan untuk menangguk kekayaan pribadi elit politik, juga mengisi kantong-kantong kekuasaan semata.
“Suara rakyat tidak lebih dari sekedar alat tukar yang harus ditangguk dengan segala cara,†katanya.
Modus itu, lanjut Melky, dilakukan mulai dari cara yang paling lunak, lewat gincu-gincu pencitraan kandidat, hingga cara yang paling menjijikkan, seperti penyebarluasan fitnah-fitnah keji terhadap lawan politik.
Pada hakekatnya, menurut dia, semua cara tersebut seolah menunjukkan pandangan dan anggapan bahwa rakyat Indonesia bodoh dan miskin.
"Rakyat perlu menunjukkan bahwa meskipun kita miskin secara material karena akses produksi dan konsumsi dikendalikan oleh pelaku pasar bebas, harga diri kita tidak semurah harga beberapa bungkus sembako," terangnya.
Kesadaran kritis rakyat juga harus dibangkitkan untuk menghargai apa yang saat ini sudah dikuasai dan dimiliki. Sebab, hal itu adalah alas dan kapital organik setempat yang harus digunakan untuk mewujudkan jejaring produksi dan konsumsi yang berdaya-pulih.
Kini, dia mengingatkan, Pilkada serentak akan digelar di 171 wilayah. Di mana terdapat 7.180 izin tambang menyebar di wilayah tersebut. "Dan itu sangat rentan dimanfaatkan untuk mobilisasi izin tambang dan sumber daya alam untuk mendukung pembiayaan politik para kandidat," pungkasnya.
[wid]
