Berita

Politik

Gaji Untuk Megawati Dkk Seperti Uang Rampasan Perang

SELASA, 29 MEI 2018 | 01:30 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan gaji senilai Rp 112 juta beserta fasilitas. Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan. Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.


Ketua Umum Komunitas Pemuda Madani, Furqan Jurdi mengaku sedih melihat fakta itu di tengah bangsa yang mengandalkan pinjaman dan utang untuk pembangunan.

Menurutnya, gaji yang fantastis untuk Megawati dkk adalah merupakan bentuk nyata dari politik balas budi menjelang akhir periode Presiden Joko Widodo, dan bagi-bagi kekuasaan yang nyata.

"Saya melihat di tengah keterpurukan ekonomi, harga yang tidak stabil, dan kondisi keuangan negara yang mengkhawatirkan, maka dengan gaji besar untuk BPIP ini kita bisa melihat, bahwa uang negara itu seperti harta rebutan dalam masa perang," kata Furqan dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (29/5).

Bayangkan, negara dalam keadaan yang tidak stabil, rakyat menjerit, rakyat berjuang demi mencukupi kebutuhan ekonomi, tiba-tiba mereka dengan modal kata "jaga kebhinnekaan kita" dan membela penguasa dengan kata "jaga Indonesia" mendapatkan gaji besar.

"Sementara rakyat sebagai prajurit gigit jari, tokohnya bagi-bagi harta negara seperti bagi-bagi harta rampasan perang," ujar Furqan.

Jelas dia, sikap penguasa yang seperti ini adalah contoh penguasa yang buruk. Dan mereka yang digaji potret dari kehausan manusia akan kekuasaan dan dunia.

"Mereka boleh mengatakan mereka tidak meminta gaji, tapi yang pastinya mereka menerima gaji fantastis itu dengan tenang," terang Furqan. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya