Jaringan '98 mengapresiasi berbagai kasus operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah dan aparatur negara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)..
Tetapi di sisi lain, Jaringan '98 sangat geram atas mangkraknya skandal megakorupsi KTP Elektronik (E-KTP) yang seakan hendak dilokalisir hanya sampai di mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov).
"Data info yang berkembang sudah jelas kok. Banyak elite nasional lainnya yang diduga terlibat dalam E-KTP tapi hingga sekarang masih santai lenggang kangkung saja, bahkan masih bisa berkampanye antikorupsi dalam Pilkada 2018," ujar Jurubicara Jaringan '98, Ricky Tamba, Jumat (25/5).
Dia mencontohkan Ganjar Pranowo yang dengan sangat percaya diri malah mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah.
"Belum lagi Melchias Mekeng yang anggota DPR RI dan Olly Dondokambey yang kini Gubernur Sulut. Ada apa dengan KPK?" tanya Ricky.
Jaringan '98 membandingkan perlakuan KPK terhadap pelaku korupsi yang berasal dari elite dan aparatur lokal dengan kerugian ratusan juta yang sangat berbeda dengan tindakan kepada terduga koruptor dari kalangan elite nasional yang merampok triliunan rupiah APBN di E-KTP.
"Ini sangat diskriminatif tebang pilih, membuat citra penegakan hukum di era rezim Jokowi-JK kian terbukti hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas," sambungnya.
Dia menyarankan agar KPK segera membuktikan bahwa lembaga anti rasuah ini tidak tebang pilih dan segera menuntaskan megaskandal E-KTP yang mangkrak dengan menangkap pelaku lainnya, agar berbagai dugaan miring itu bisa terbantahkan.
"Bila tidak, maka kecurigaan publik kian kental bahwa KPK hanya alat pencitraan seakan pemberantasan korupsi di rezim sekarang ini sangat berhasil," masih kata Ricky.
Aktivis berkepala plontos penggemar bolabasket dan sepakbola itu menegaskan, Jaringan '98 akan terus mengawasi setiap langkah KPK khususnya dalam hal penuntasan megakorupsi E-KTP serta upaya pemberantasan korupsi yang selalu digembar-gemborkan dalam janji Nawacita rezim Jokowi-JK.
Jaringan '98 akan melakukan kampanye publik berupa Petisi Tuntaskan E-KTP serta berbagai tindakan hukum dan politik lain seperti diskusi panel ahli hukum dan aksi massa kreatif ke KPK, bila kasus E-KTP serta megakorupsi lainnya tak dituntaskan.
"Rakyat menderita, pemimpin malah foya-foya korupsi uang negara. Korupsi musuh utama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta dan rakyat harus terus awasi KPK agar jangan lembek dan jadi alat kekuasaan. KPK cemen, E-KTP mangkrak, beraninya cuma OTT bupati wali kota," demikian Ricky Tamba.
[dem]
