Panglima Pastikan Pasukan Khusus TNI Bisa...

JUMAT, 25 MEI 2018 | 04:13 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Meski Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) belum aktif dan dilindungi payung hukum Peraturan Pemerintah UU TNI 34/2004, namun TNI bisa terlibat dalam penanggulangan teroris

Hal itu karena TNI dan Polri telah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) berbentuk Bawah Kendali Operasi (BKO).

Demikian diutarakan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/5).

"Sebelum ada PP, kami memiliki MoU dengan Kepolisian diluar konteks UU TNI ya, bentuknya BKO," jelasnya.

"Sebelum ada PP, kami memiliki MoU dengan Kepolisian diluar konteks UU TNI ya, bentuknya BKO," jelasnya.

Menurut Marsekal Hadi, kebijakan BKO dapat digerakkan lantaran telah tercantum dalam MoU lama yang masuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

"Pakai yang lama, masuk dalam OMSP juga namun payung hukum nya menggunakan MoU perbantuan antara TNI dengan Polri," jelasnya.

"Sehingga apabila diperlukan saat ini dalam rangka menanggulangi teroris, kami bisa mem-BKO-kan pasukan khusus TNI," demikian Marsekal Hadi. [sam]

Berita

Pertahanan

Panglima Pastikan Pasukan Khusus TNI Bisa...

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi