DKPP Beri Sanksi 36 Orang Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pembacaan putusan di ruang sidang DKPP, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (24/5).

Sidang yang dipimpin Ketua DKPP Harjono itu memutus sembilan dari 10 perkara dengan total teradu sebanyak 36 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 penyelenggara mendapatkan sanksi yang berbeda sesuai dengan tingkat penyelenggara. Empat orang diantaranya mendapat vonis pemberhentian tetap.

Dari keempat orang tersebut, salah satunya, Mikayil Ondeafo, selaku anggota Panwas Kabupaten Mamberamo Raya.

"Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Mikayil Ondeafo selaku anggota Panwas Kabupaten Mamberamo Raya terhitung sejak putusan ini dibacakan. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 tujuh) hari," tutur Harjono saat membacakan amar putusan.

Dalam sidang itu, Harjono didampingi anggota DKPP lainnya, yakni Ida Budhiati, Muhammad, Teguh Prasetyo, dan Alfitra Salam.

Selain Mikayil Ondeafo, sanksi serupa dijatuhkan terhadap Trisno R Hadis, selaku Ketua Anggota Panwas Kabupaten Bangai Kepulauan, Heri Hasan Basri Ketua Panwas Kabupaten Garut, dan Ade Sudrajat Ketua Kabupaten Garut.

Sedangkan, sanksi pemberhentian sementara diberikan kepada Ate Mom dan Erianus Kiwak, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Kabupaten Puncak.

Sanksi peringatan keras juga dijatuhkan kepada Indra Guna Saimbi selaku Anggota Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan.

DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada 13 orang penyelenggara pemilu. Adapun 16 penyelenggara pemilu yang tidak terbukti melanggar kode etik dan direhabilitasi nama baiknya. [sam]