Berita

Tjahjo Kumolo/Net

Politik

Mendagri, Jujurlah Yang Mau Ubah Ideologi Pancasila Siapa?

RABU, 23 MEI 2018 | 15:37 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Brigjen Pol (Purn) Anton Tabah Digdoyo meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak membuat polemik baru.

Demikian disampaikan Anton Tabah menanggapi pernyataan Mendagri yang menyayangkan masih ada kelompok yang berupaya mengubah NKRI seperti mendirikan negara Islam di Indonesia, meski sudah melewati 20 tahun reformasi.

"Mendagri bilang begitu apa dasar, data dan faktanya? Di tengah isu teroris lalu banyak yang menuduh atau mencurigai umat Islam? Padahal umat Islam sangat anti teroris. Karena itu pejabat jangan semaunya buat statement," ucapnya kepada redaksi, Rabu (23/5).


"Jujurlah yang mau ubah ideologi Pancasila siapa?" sambung Anton Tabah.

Jelas dia, yang berpotensi mengubah ideologi Pancasila adalah yang pro Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Komunis China (PKC) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRC).

"Mereka-mereka inilah yang sangat potensial ubah ideologi Pancasila karena mereka lebih suka atheis, sedangkan Pancasila mewajibkan yakin dengan akhirat dan wajib beragama, wajib jalankan agama sesuai kitab sucinya," terang Anton Tabah.

Para pendiri NKRI telah mengajarkan bahwa Pancasila idiologi negara, falsafah hidup bangsa, pandangan hidup bangsa, hukum tertinggi, dan sumber dari segala sumber hukum.

Kaidah NKRI fundamental, susunan sila-silanya hirarkis piramidal, tidak bisa dibalik-balik atau diperas-peras jadi trisila, ekasila.

"Mestinya Mendagri tanya pada ketum kenapa HUT Pancasila 1 Juni bukan 18 Agustus 1945? Kenapa tak percaya akhirat? ujar Anton Tabah.

"Mereka lah yang sangat potensial ubah Pancasila, bukan umat Islam yang taat pada keimanannya," tambah pengurus MUI Pusat dan Dewan Pembina HMI Pusat ini. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya