Berita

Tjahjo Kumolo/Net

Politik

Mendagri, Jujurlah Yang Mau Ubah Ideologi Pancasila Siapa?

RABU, 23 MEI 2018 | 15:37 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Brigjen Pol (Purn) Anton Tabah Digdoyo meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak membuat polemik baru.

Demikian disampaikan Anton Tabah menanggapi pernyataan Mendagri yang menyayangkan masih ada kelompok yang berupaya mengubah NKRI seperti mendirikan negara Islam di Indonesia, meski sudah melewati 20 tahun reformasi.

"Mendagri bilang begitu apa dasar, data dan faktanya? Di tengah isu teroris lalu banyak yang menuduh atau mencurigai umat Islam? Padahal umat Islam sangat anti teroris. Karena itu pejabat jangan semaunya buat statement," ucapnya kepada redaksi, Rabu (23/5).


"Jujurlah yang mau ubah ideologi Pancasila siapa?" sambung Anton Tabah.

Jelas dia, yang berpotensi mengubah ideologi Pancasila adalah yang pro Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Komunis China (PKC) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRC).

"Mereka-mereka inilah yang sangat potensial ubah ideologi Pancasila karena mereka lebih suka atheis, sedangkan Pancasila mewajibkan yakin dengan akhirat dan wajib beragama, wajib jalankan agama sesuai kitab sucinya," terang Anton Tabah.

Para pendiri NKRI telah mengajarkan bahwa Pancasila idiologi negara, falsafah hidup bangsa, pandangan hidup bangsa, hukum tertinggi, dan sumber dari segala sumber hukum.

Kaidah NKRI fundamental, susunan sila-silanya hirarkis piramidal, tidak bisa dibalik-balik atau diperas-peras jadi trisila, ekasila.

"Mestinya Mendagri tanya pada ketum kenapa HUT Pancasila 1 Juni bukan 18 Agustus 1945? Kenapa tak percaya akhirat? ujar Anton Tabah.

"Mereka lah yang sangat potensial ubah Pancasila, bukan umat Islam yang taat pada keimanannya," tambah pengurus MUI Pusat dan Dewan Pembina HMI Pusat ini. [rus]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya