Berita

Foto: Net

Nusantara

ITW: Perluasan Wilayah Ganjil Genap Ide Orang Malas

SABTU, 19 MEI 2018 | 04:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ide memperluas wilayah kebijakan ganjil genap untuk menekan populasi kendaraan pribadi di jalan raya merupakan ide dari orang yang malas.

Begitu kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan menanggapi usul dari Ditlantas Polda Metro dan Dishub DKI kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) soal perluasan wilayah ganjil genap hingga ke Kuningan, MT Haryono, Gatot Subroto, Kemayoran, Pondok Indah dan Arteri Pondok Indah.

"Mereka malas berpikir sehingga gagal paham, bahkan tidak punya nyali untuk membuat kebijakan pembatasan penjualan dan kepemilikan kendaraan bermotor. Sebab upaya itulah yang sebenarnya efektif untuk mengendalikan populasi kendaraan yang setiap hari bertambah," ujarnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (19/5).


Kata dia, pemerintah selama ini hanya ingin enak sendiri. Dalam hal ini, hanya mau menerima pajak kendaraan tetapi tidak bertanggung jawab dan mengabaikan kewajiban untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.

Kebijakan ganjil genap, sambungnya, bukan upaya efektif mengatasi kemacetan. Tetapi hanya memindahkan kemacetan ke jalan lain pada waktu tertentu.

"Ganjil genap juga bukan upaya menekan jumlah kendaraan yang setiap hari terus bertambah. Tetapi hanya membatasi gerak kendaraan pada waktu tertentu," sambung Edison.

"Jadi perluasan wilayah ganjil genap itu adalah ide setengah gila," tukasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya