Pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme dipertanyakan.
Center for Budget Analysis (CBA) menyebut pengaktifan kembali Koopssusgab yang merupakan gabungan personel TNI dari seluruh satuan elite yang ada di TNI, baik matra darat, laut, dan udara, sebagai usulan genit dari Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.
"Menurut kami (Koopssusgab) tidak diperlukan karena selama ini Polisi dan BNPT masih sanggup menangani aksi teror," kata Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman melalui pesan elektronik kepada radaksi, Kamis (17/5).
Daripada mengamini usulan genit Moeldoko yang hanya akan menambah beban APBN, kata Jajang, lebih baik Presiden Jokowi memaksimalkan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). Salah satunya dengan mengevaluasi penggunaan anggaran serta memperbaiki regulasi yang masih dianggap lemah terkait ketiga lembaga tersebut.
CBA mencatat baik Polri, BIN, dan BNPT kurang maksimal dalam menggunakan anggaran yang dimilikinya untuk pemberantasan terorisme. Sebagian besar anggaran yang dimiliki tiga lembaga ini habis untuk pos anggaran tidak produktif seperti belanja pegawai.
Polri, misalnya, dari total anggaran yang dimiliki tahun 2018 sebesar Rp 95 triliun, hampir setengahnya sebesarnya Rp 44,2 triliun habis untuk belanja pegawai. Sedangkan yang terkait penindakan tindak pidana terorisme hanya dianggarkan Rp 435,8 miliar.
Begitu juga dengan BIN. Dari total anggaran tahun 2018 sebesar Rp 5,6 triliun sebagian besar digunakan untuk biaya dukungan administrasi dan SDM sebesar Rp 3,5 triliun. Sisanya digunakan untuk program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara senilai Rp 1,9 triliun.
Adapun terkait operasi intelijen dalam negeri dianggarankan senilai Rp 899 miliar, dan operasi kontra intelijen senilai Rp 411,2 miliar.
Terakhir BNPT, kata Jajang, dari total angagran yang dimiliki tahun 2018 sebesar Rp 505,5 miliar namun anggaran untuk penanggulangan teroris bidang pencegahan hanya 169 miliar, dan penanggulangan teroris bidang penindakan dianggarkan senilai Rp 122 miliar.
"Jadi pak Presiden, tolong abaikan usulan genit Moeldoko untuk mengaktifkan kembali Koopssusgab," katanya.
[dem]
