Insiden penyerangan yang terjadi di Mako Brimob Polri yang menelan 6 korban jiwa, di mana 5 di antaranya adalah anggota polisi membuat heran publik nasional dan internasional.
Pasalnya, muncul informasi yang simpang-siur terkait insiden tersebut.
"Kasus ini sangat sensitif, harus dilaporkan secara jujur karena informasi yang berkmebang di publik sangat berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat Anton Tabah Digdoyo.
Terlebih, sambungnya, penguasa saat ini kerap tidak bisa menjelaskan banyak hal yang dipersoalkan oleh rakyat, seperti kasus TKA buruh kasar dari Tiongkok, penyelundupan ratusan ton narkoba dari Tiongkok, registrasi nomor ponsel dengan NIK KK, serta sederet kebijakan negara yang tidak dijelaskan dengan baik di pemerintahaan saat ini.
"Kasus Mako Brimob menambah daftar panjang dari masalah negara yang sangat sensitif tersebut," jelas mantan Jendral Polri tersebut dalam keterangannya yang diterima redaksi akhir pekan ini.
"Saya sarankan kasus Mako Brimob ini segera diteliti apa sebenarnya yang terjadi. Jangan hanya keterangan sepihak dari penguasa, karena penguasa era ini sedang dilanda public distrust," tambahnya.
Dia menekankan pentingnya penelitian independen untuk menjelaskan kasus tersebut lebih mendalam.
"Harus ada penelitian ilmiah independen sejujur-jujurnya oleh universitas supaya meneliti lebih terbuka," kata Anton.
"Dengan cara ini segala informasi yang simpang siur tersebut akan terjawab," pungkasnya.
[mel]
